Jabat Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono Diminta Lanjutkan Kinerja Khofifah

JawaPos.com – Tampuk pimpinan pemerintahan Jawa Timur (Jatim) resmi dijabat Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono. Sosok yang juga sekretaris daerah (Sekda) Jatim itu diwanti-wanti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar tidak membuat kebijakan yang berbeda dengan mantan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Tito mengungkapkan, kinerja Khofifah bersama wakilnya, Emil Elestianto Dardak, selama lima tahun terakhir sudah on the track. Bahkan, dari penilaian pemerintah pusat, kinerja Khofifah-Emil terbilang cemerlang. Terbukti, banyak penghargaan yang didapat sejauh ini. ”Jadi, nggak gampang bagi Pak Adhy,” kata Tito saat acara pelantikan Pj gubernur Jatim kemarin (16/2).

Mantan Kapolri itu menjelaskan, ada beberapa hal yang membatasi kewenangan Pj sebagaimana Peraturan Mendagri (Permendagri) 4/2023. Di antaranya, tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan dan program pejabat sebelumnya. Lalu, Pj juga dilarang memutasi aparatur sipil negara (ASN).

Tito menambahkan, beberapa ketentuan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Atas dasar itulah, Tito menegaskan bahwa dirinya dapat menolak usulan kebijakan-kebijakan strategis dari Pj. ”Kalau membuat kebijakan strategis yang berbeda dengan Bu Khofifah, saya nggak izinkan karena saya kira sudah on the track,” tegasnya.

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 28/2024, Adhy Karyono bakal menjabat Pj gubernur Jatim selama satu tahun. Yakni, sampai 13 Februari 2025. Tito menjelaskan, masa jabatan itu bisa lebih cepat berakhir jika sebelum tanggal itu ada pejabat definitif hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada) gubernur Jatim.

Seusai pelantikan, Adhy menyebutkan bahwa Jatim meraih 738 penghargaan nasional dan internasional pada era Khofifah-Emil. Dia pun menegaskan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. ”Kami akan fokus melanjutkan percepatan reformasi birokrasi yang berdampak kepada masyarakat,” terangnya kepada Jawa Pos.

Adhy tidak mendapat arahan khusus dari Mendagri yang berkaitan dengan pembangunan Jatim ke depan. Namun, Adhy mengungkapkan bahwa Mendagri memberikan catatan kecil. Sebut saja keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN) di Jatim yang harus diselesaikan. Salah satunya, proyek Jalur Lintas Selatan (JLS). ”Program itu sudah bisa kami running. Jadi, tinggal melaksanakan saja,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jatim dan elemen-elemen strategis yang bersinergi selama lima tahun terakhir. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah mendampinginya selama ini. (tyo/c14/bay)