VIRAL, KPU Sleman dan Bantul Kompak Putus Kontrak Vendor Penyedia Konsumsi KPPS

JawaPos.com – Perkara penyediaan konsumsi untuk anggota KPPS yang disebut-sebut bak snack layatan atau lelayu di Jogjakarta, kini kian berbuntut panjang.

Perwakilan KPU Sleman dalam keterangan resminya, menyatakan permohonan maafnya kepada publik, khususnya para peserta pelantikan KPPS yang mendapatkan konsumsi tidak sebagaimana layaknya.

“KPU Kabupaten Sleman meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas,” kata perwakilan KPU Sleman, dikutip dari Instagram @merapi_uncover, Sabtu (27/1).

Baca Juga: Viral Bak Snack Layatan, Ternyata Anggaran Konsumsi KPPS Kabupaten Sleman Disunat dari Rp 15.000 Jadi Rp 2.500

Ia menjelaskan, bahwa KPU Sleman sejatinya sudah bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor penyedia konsumsi untuk pelantikan KPPS pada Kamis (25/1) lalu. Katanya, pihak vendor tersebut sudah terdaftar dalam e-katalog.

Tak dinyana, ternyata pihak vendor justru juga melibatkan pihak lain untuk penyediaan konsumsi, sehingga kejadian tak menyenangkan ini pun terjadi. KPU Sleman mengaku tak tahu menahu tentang langkah yang diambil si vendor tersebut.

“Pihak vendor beralasan kalau tidak disub-kan, maka tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang,” lanjutnya.

Baca Juga: Pasca Snack di Pelantikan KPPS KPU Sleman Viral, Shinta Catering yang Dituduh Jadi Penyedia Konsumsi Buka Suara

Sebagai tindakan tegas, KPU Sleman akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap vendor terkait, berupa pemutusan kontrak penyediaan konsumsi untuk keperluan KPPS.

“Tidak akan menggunakan jasa yang bersangkutan lagi di kemudian hari,” tegasnya.

Langkah pemutusan kontrak dengan vendor penyedia konsumsi, ternyata tak hanya terjadi di KPU Kabupaten Sleman saja. Terpisah, KPU Kabupaten Bantul juga melakukan pemutusan kontrak terhadap vendor penyedia konsumsi KPPS.

Baca Juga: 42 Anggota KPPS Khusus Dilantik di Lapas Porong, Surabaya untuk Pemilu 2024

Sedikit bedanya, yang terjadi di Kabupaten Bantul adalah vendor penyedia konsumsi dilaporkan terlambat dalam pengiriman konsumsi di daerah Pleret dan Banguntapan.