Kepala PPATK Ivan Yustiavandana: Transaksi Keuangan Partai Naik hingga 4.000 Persen

JawaPos.com - Banyak modus transaksi keuangan menjelang pemilu. Laporan terkait caleg meningkat dua tahun terakhir. Berikut petikan wawancara dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Apa temuan PPATK mengenai transaksi mencurigakan menjelang pemilu?

PPATK telah menginisiasi pembentukan collaborative analysis team (CAT), pertukaran informasi di antara public sector seperti PPATK, Bawaslu, KPU, dan lembaga pengawas pengatur. Juga private sector yang meliputi bank dan nonbank seperti money changer, money remittance, dan penyelenggara e-wallet. Tujuannya adalah mewujudkan pemilu-pilkada berintegritas.

Ada banyak temuan dari analisis itu. Misalnya, transaksi keuangan partai politik yang naik 2.400–4.000 persen dengan total transaksi yang mencapai Rp 80,6 triliun. Catatan ini didapat PPATK setelah menganalisis adanya pembukaan rekening baru yang dilakukan pengurus maupun anggota parpol.

Temuan itu wajar atau berpotensi melanggar hukum?

Database PPATK memperlihatkan daftar calon tetap (DCT) menjadi pihak terlapor dalam laporan yang disampaikan ke PPATK. Yang meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui, laporan disampaikan ke PPATK dalam rangka rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan analisis dan pemeriksaan oleh PPATK serta masih terus dilakukan.

Sumbangan finansial ke parpol maupun caleg bukannya sah-sah saja?

KPU telah mengimplementasikan ketentuan lewat PKPU Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur dana kampanye peserta pemilu. Selanjutnya, diatur adanya keharusan bagi pasangan calon untuk membuka RKDK yang merupakan rekening pada bank umum untuk menampung dana kampanye dan hanya digunakan untuk kebutuhan kampanye.

Ada pula aturan mengenai batas maksimal sumbangan individu atau korporasi. Namun, dari identifikasi PPATK, mayoritas RKDK memiliki saldo kurang dari Rp 100 juta dan mutasi rekening tidak aktif.

Di sisi lain, PPATK mengidentifikasi terjadinya peningkatan signifikan dari transaksi penukaran valuta asing, penukaran rupiah atau redenominasi dengan sumber dana bukan dari RKDK, dan penggunaan e-wallet dari DCT.

Dari temuan PPATK, apa modus yang digunakan parpol maupun caleg?

Banyak modus yang ditemukan PPATK soal transaksi terkait dengan pemilu. Di antaranya, penerimaan setoran tunai dalam jumlah signifikan oleh nominee ke rekening caleg dan penerimaan sumber dana dari luar negeri. Lalu, pemanfaatan rekening lain non-RKDK dan penukaran valuta asing melalui money changer sebagai sumber pendanaan kampanye. Ada juga penyaluran hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif, penyalahgunaan dana kredit, serta dana kampanye ke RKDK berasal dari terduga tindak pidana.

Respons penegak hukum, Bawaslu, dan KPU atas temuan PPATK?

Berdasar MoU antara PPATK dengan Bawaslu dan KPU, telah dilakukan pertukaran informasi terkait RKDK, mutasi RKDK yang belum aktif, peningkatan signifikan jumlah calon tetap yang menjadi pihak terlapor, dan peningkatan aliran dana masuk dari luar negeri ke rekening bendahara parpol.