Polemik Dana Stunting, Stranas PK Sebut SIPD Mampu Integrasikan Anggaran Pusat ke Daerah

Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).

JawaPos.com - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai, polemik penggunaan dana stunting bisa diselesaikan dengan pengoperasian aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat marah, karena anggaran tersebut banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, daripada membeli makanan dan vitamin untuk ibu hamil.

"Dengan SIPD ini sentralisasi keuangan, juga menjamin integrasi aplikasi Krisna (milik Bappenas) dan Sakti (milik Kemenkeu)," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).

Menurut Pahala, pemerintah daerah kerap menggunakan dana stunting dengan semaunya. Sebab, mereka menilai rapat dan perjalanan dinas terkait, bisa dibiayai menggunakan anggaran tersebut.

"Kalau lihat Presiden bilang gini 'dana stunting Rp 10 miliar, jatuhnya buat beli makanan cuma Rp 2 miliar.' Saya ngomong sama Pj Gubernur Sulbar Pak Atma dana stunting Rp 30 miliar yang jadi buat makanan Rp 5 miliar," ungkap Pahala.

Polemik penggunaan dana itu semakin buruk, karena pemerintah pusat tidak bisa memaksimalkan kontrol di daerah. Hasilnya, penggunaan dana untuk menyelesaikan masalah stunting selalu tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Pusat tuh enggak berdaya ngontrolnya. Jadi duitnya dikasih ya terserah daerah mau dipakai buat apa," ucap Pahala.

Karena itu, Pahala meyakini permasalahan itu bisa diselesaikan jika aplikasi SIPD mulai dioperasikan. Sebab, perangkat lunak itu didesain untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana dari pemerintah pusat dan daerah.

Sistem itu nantinya mewajibkan pemerintah daerah untuk memakai dana sesuai dengan penggunaannya. Pencairan uang akan terkunci jika kepala daerah ingin membeli barang yang tidak berkorelasi.

"Dibagi duit (penanganan) stunting, oke, bagi tapi dikunci tuh anggaran misalnya belanja modal," tegas Pahala.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK ini mengungkapkan, pihaknya juga

pernah menemukan pemerintah daerah yang menggunakan dana penanganan stunting untuk membeli mobil. Ia mengimbau, hal itu tidak terulang jika SIPD mulai berjalan.

"Kan ada duit stunting buat beli Innova, itu dikunci. Enggak bisa (lagi) dia (pemerintah daerah) nganggarin itu, yang ada (dipakai) buat (membeli) makanan (ibu hamil)," urai Pahala.

Pahala menjelaskan, SIPD dirancang untuk digunakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Perangkat lunak itu nantinya akan mengurangi ribuan dari total 27 ribu aplikasi pemerintah yang tumpah tindih.

Ia menekankan, pentingnya menggunakan satu aplikasi untuk memudahkan kontrol penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Ia pun meyakini, celah korupsi juga dipastikan tertutup jika aplikasi itu berjalan.

Dia juga menjelaskan aplikasi itu tidak hanya dikhususkan untuk mengontrol penggunaan dana stunting. Tapi juga bisa untuk semua proyek maupun pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang menggunakan dana pusat.

"Perlu adanya sebuah sistem yang memuat informasi pemerintah daerah mencakup informasi keuangan, informasi pembangunan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya," pungkas Pahala.

Editor: Estu Suryowati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Polemik Dana Stunting, Stranas PK Sebut SIPD Mampu Integrasikan Anggaran Pusat ke Daerah

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Polemik Dana Stunting, Stranas PK Sebut SIPD Mampu Integrasikan Anggaran Pusat ke Daerah

Tags

Artikel Terkait

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi soal Dana Konsinyasi Proyek Tol Cisumdawu Rp 190 Miliar

Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Hari Ini, Bahas Pencegahan Korupsi soal Polemik Harga Sepatu Sekolah Rakyat

Pembagian Sembako Hari Buruh 2026, ICW Sebut Berpotensi Korupsi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com