PPDB Bermasalah Tiap Tahun, Rano Karno Usul Peraturan Menteri Dievaluasi

JawaPos.com–Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rano Karno mengatakan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi harus berani mengevaluasi Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia menilai selama ini tidak ada solusi yang komprehensif dari Kementerian Pendidikan untuk menangani masalah yang terjadi setiap tahun.

”Semestinya dari tahun ke tahun itu harus ada evaluasi. Jangan sungkan mengubah peraturan ini, kalau memang ini nggak berjalan,” kata Rano, anggota Komisi 10 DPR RI mitra kerja Kemdikbudristek.

PPDB dengan seleksi zonasi sudah 7 tahun diterapkan. Rano Karno mengungkapkan, semula sistem itu dirancang dengan baik. Namun pada implementasinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum siap, sehingga timbul berbagai permasalahan.

Apabila dikaji lebih jauh, ketidaksiapan pelaksanaan PPDB didasari beberapa hal. Di antaranya ketersediaan sekolah negeri di setiap daerah belum merata, sistem zonasi dapat diterapkan apabila secara geosparsial tiap wilayah dapat terjangkau oleh sekolah negeri.

Rano mencontohkan, masih ada salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang yang tidak memiliki SMA dan SMK Negeri. Apabila mereka ingin di sekolah negeri, harus pindah ke kecamatan lain, dengan skema zonasi ini sudah dipastikan sulit bagi mereka untuk diterima di sekolah yang dituju.

”Bagaimana sebuah sistem mau ideal, kalau penunjangnya tidak siap. Ini kan harus ditambah dulu jumlah sekolahnya,” ujar Rano.

Permasalahan berikutnya adalah kualitas pendidikan yang belum merata di sekolah negeri. Itu menjadi celah untuk berlaku curang demi masuk sekolah favorit. 

”Pada dasarnya, setiap orang ingin masuk ke sekolah yang terbaik. Artinya sekolah favorit itu harus ditambah,” kata Rano Karno.

Rano menambahkan, Kemdikbudristek punya instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dapat digunakan sebagai perbaikan kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki AKM rendah, akan ada intervensi dari pusat berupa peningkatan infrastruktur dan kompetensi tenaga pendidik.

Kemudian, hal yang tidak kalah penting yaitu kesiapan infrastruktur jaringan internet di tiap daerah. ”Tidak usah jauh-jauh, di Banten saja, masih ada daerah yang blank spot. Bagaimana sekolah atau keluarga mau meng-input data. Jangankan server, jaringan saja masih up and down,” tutur Rano.

Rano Karno, melalui Komisi 10 DPR terus mendorong Menteri Pendidikan untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh, supaya tidak menjadi polemik setiap tahun.