Komisi Haji Nigeria Studi Banding ke Kemenag, Belajar Manajemen Haji

JawaPos.com - Komisi Nasional Haji Nigeria atau National Hajj Comission of Nigeria berkunjung ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta. Rombongan delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria dipimpin Nura Hassan Yakasai.

Kedatangan mereka disambut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Anggota BPKH dan jajaran pejabat Ditjen PHU.

Dalam pertemuan itu, pimpinan delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria Nura Hassan Yakasai mengatakan, kunjungannya ke Kantor Kementerian Agama RI untuk mengetahui lebih dalam tentang manajemen haji Indonesia.

"Selain bersilaturahmi, kami ingin studi banding terkait manajemen haji Indonesia di Kementerian Agama. Kami ingin menimba pengalaman dalam penyelenggaraan haji dengan Indonesia termasuk dalam mengelola keuangan haji," kata Nura Hassan.

"Kami sangat mengapresiasi dan respek dengan Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar dunia dan jarak yang sangat jauh, tapi Indonesia bisa mengelola dengan sangat baik jemaahnya. Banyak negara di dunia yang ingin mencontoh manajemen dan organisasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, salah satunya Nigeria," sambungnya.

Ia menambahkan, delegasi Komisi Nasional Haji Nigeria pada 6 Oktober 2022 telah meninjau Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Di sana mereka melihat secara langsung tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami juga ingin menggali lebih dalam bagaimana Indonesia mengelola jamaah dari ragam usia, pendidikan dan latar belakang dalam satu kloter. Dengan banyak perbedaan itu ternyata Indonesia bisa. Ini juga yang akan kami pelajari," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PHU Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah melalui pengalaman panjang. Sehingga saat ini sudah semakin baik.

"Suksesnya penyelenggaraan haji Indonesia tentu tidak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja dari seluruh stakeholders, baik Kementerian Agama dan seluruh kementerian/lembaga terkait dan juga masyarakat," kata Hilman.