Wakil Ketua MPR Sepakat Daerah Diberi Kewenangan Luas Tangani Covid-19

JawaPos.com - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan, kondisi ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah COVID-19 harus direspon dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena menurutnya, tidak ada satu pun model penanganan pandemi virus Korona yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah.

"Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing," kata Rerie sapaan akrab Lestari dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia, Kamis (28/5).

Politikus Nasdem itu juga mengatakan, pemerintah daerah harus didukung pemerintah pusat. Sebab, tata kelola yang komprehensif, lanjutnya, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai narasumber dalam diskusi itu pun berbagi pengalaman dalam menangani wabah COVID-19 di wilayahnya. Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, dengan jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian COVID-19 di wilayahnya.

Sejauh ini, imbuhnya, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan yang dilakukannya di Jawa Barat dalam melakukan pengendalian COVID-19.

"Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test COVID-19, kami sudah melakukannya," ujar dia.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian COVID-19.

Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Mutty, sebagai salah satu narasumber dalam diskusi itu berpendapat, wabah COVID-19 dalam perspektif pemerintahan menyadarkan bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, masalah tersebut karena pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan baik. Akibatnya, tambahnya, produk kebijakan yang dihasilkan baik pemerintah pusat dan sejumlah pemerintah daerah malah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Mohammad Subuh, mengungkapkan dalam pengendalian COVID-19 di tanah air upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan COVID-19 saat ini, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas," tandasnya.

Diskusi yang digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik ini dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfy Asyyaukanie.