DPR Telah Setujui 15 RUU Selama 2018-2019

JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa DPR selama tahun sidang 2018-2019 telah menyetujui sebanyak 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Hal itu dikatakan Bamsoet - sapaan akrabnya, dalam pidato Rapat Paripurna DPR dalam rangka HUT ke-74 DPR RI di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (29/8).

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama tahun sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan kemudian menyetujui bersama Presiden sebanyak RUU untuk disahkan menjadi UU. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai dengan Agustus 2019 berjumlah 77 RUU," ujar Bambang Soesatyo dalam pidatonya.

Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo juga mengatakan ‎dalam usia ke-74 tahun, DPR telah melalui perjalanan yang panjang dengan 18 periode pemerintahan dan berbagai nama serta bentuk kelembagaan. Dia membeberkan mulai dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, DPRS, DPR hasil Pemilu 1955, DPR setelah Dekrit Presiden 1959, DPR Gotong Royong (DPR-GR), DPR-GR minus PKI, DPR-GR Orde Baru, dan DPR hasil Pemilu ke-2 tahun 1971 hingga ke-11 tahun 2014.

"Selama kurun waktu 74 tahun tersebut, DPR telah bertransformasi melewati berbagai masa pemerintahan. Proses ini merupakan bukti tumbuhnya kehidupan demokrasi bangsa yang senantiasa menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang dari masa ke masa," ungkap Bamsoet.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, sama pentingnya dengan fungsi legislasi, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selama tahun sidang 2018-2019, DPR telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUD 1945 dan siklus pembahasan anggaran negara.

Dalam kaitan itu, DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2019, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, serta Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.

"Perlu diketahui bersama bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, DPR tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI melalui Badan Anggaran," katanya.

Demikian pula dengan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai dengan undang-undang, menjaga agar kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terhadap masalah tertentu yang disampaikan kepada DPR.

"Hal ini merupakan bagian dari prinsip checks and balances dalam sistem kekuasaan dan ketatanegaraan," ungkapnya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam tahun sidang 2018-2019 antara lain menyangkut persoalan-persoalan yang belum dapat diselesaikan pemerintah sampai saat ini, baik melalui rapat maupun kunjungan kerja.

Berdasarkan pantauan di ruang rapat paripurna dihadiri oleh 110 anggota dewan dari 560. Hal itu berdasarkan hitung manual. Namun, berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR peserta yang hadir berjumlah 297 orang.

Pada tahun kelima atau tahun terakhir dari periode keanggotaan 2014-2019, kinerja fungsi legislasi DPR RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI pada Tahun Kelima atau Tahun Terakhir dari Periode 2014-2019

1. RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 12 (dua belas) RUU yang terdiri dari: 7 (tujuh) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat Kelengkapan DPR; 2 (dua) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan 3 (tiga) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (menunggu Surpres).
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 36 (tiga puluh enam) RUU.
3. RUU yang sudah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU berjumlah 15 (lima belas) RUU.