KPK Akan Beri Sanksi Penyelenggara Negara Tak Patuh Sampaikan LHKPN

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak segan memberikan sanksi kepada penyelenggara negara (PN) maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lembaga antirasuah bisa menjatuhkan sanksi administratif bagi PN maupun ASN yang tidak patuh menyampaikan LHKPN.

"Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (19/8).

"Sesuai Pasal 20 ayat (1) UU No 28 tahun 1999 sanksi yang ditetapkan adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Ipi menyampaikan, jika masyarakat memiliki informasi bahwa harta yang dilaporkan oleh PN tidak sesuai dengan kenyataan, dapat melaporkan kepada KPK melalui fitur yang tersedia pada aplikasi eLHKPN. Lembaga antirasuah memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada PN terkait," ujar Ipi.

Menurut Ipi, jika seorang PN tersebut tetap membandel dan tidak mengindahkan imbauan, KPK akan memanggil dan melakukan klarifikasi. Bahkan apabila ditemukan penyimpangan, KPK bisa melakukan penindakan.

"Langkah selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi, jika ada unsur dugaan tindak pidana korupsi, KPK dapat meneruskan hasil klarifikasi kepada penindakan," ucap Ipi.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, tingkat kepatuhan penyerahan LHKPN pejabat legislatif menurun drastis sepanjang Semester I 2021. Padahal, KPK memberikan tenggat waktu pelaporan LHKPN 2020 jatuh tempo pada Maret 2021.

Berdasarkan data KPK kepatuhan pelaporan seluruh penyelenggara negara yakni sebanyak 363.638 dari total 377.574 wajib lapor atau sebesar 96,31 persen. Adapun rinciannya yakni Eksekutif 294.864 (96,44 persen), Legislatif 17.923 (89,27 persen), Yudikatif 19.473 (98,46 persen), dan BUMN/BUMD 31.378 (98,15 persen).

"Legislatif dulu itu 100 persen DPR dan DPRD karena KPU mensyaratkan, kalau mau maju legislatif harus isi LHKPN, jadi 100 persen. Sekarang yang DPR jatuh tinggal 55 persen, yang DPRD tinggal 90 persen, kan kalau sudah masukin tiap tahun harus masukin lagi ya," kata Pahala dalam konferensi pers Capaian Kinerja Bidang Pencegahan dan Stranas KPK Semester I, Rabu (18/8).

Pahala menuturkan, turunnya angka kepatuhan tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama agar dapat kembali ke 100 persen. Kendati kepatuhan penyelenggara negara di lingkup legislatif menurun, secara keseluruhan kepatuhan penyerahan LHKPN pada semester I 2021 mengalami kenaikan.

Pada Semester I 2020, lanjut Pahala, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Penyelenggara Negara hanya sebesar 95,33 persen naik menjadi 96,31 persen pada Semester I 2021.

"Sampai tengah Juni rata-rata kepatuhan sudah 96 persen lebih baik dari tahun kemarin. Mungkin dengan pelaporan full elektronik lebih sederhana, dan teman-teman media sering beritakan annoucement-nya jadi kalau tidak punya LHKPN bisa masalah," pungkasnya.