KIP untuk Anak Yatim Gunakan Data Dapodik

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) segera mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, program KIP merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan nasional.

”Pada Rembug Nasional (Rembugnas) nanti, Presiden Jokowi akan membagikan 2.844 KIP untuk anak yatim di Jakarta,” ujar Muhadjir Effendy usai meninjau pameran pendidikan di Depok, Jawa Barat, Rabu (25/1).

Dia menuturkan, program yang tengah didorong pada Rembugnas tahun ini adalah pendidikan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Sejumlah program akan ditingkatkan, seperti KIP dan peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).

”Pemerintah Daerah harus mengembalikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di luar 20 persen dana pendidikan. Kita akan memberikan reward untuk daerah yang komitmen dan punishment untuk daerah yang lalai,” ungkapnya.

Pada program sarana dan prasarana (Sarpras), menurut Muhadjir  pihaknya akan fokus pada pembangunan SD Instruksi Presiden (Inpres). Pasalnya, bangunan sekolah sejak 30 tahun lalu ini memiliki konsep gedung yang didesain untuk program pemberantasan buta huruf. Sementara, gedung sekolah saat ini dituntut memiliki desain sesuai perkembangan zaman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah (Dikdasmen) Hamid Muhamad mengatakan, program KIP untuk anak yatim akan menyasar 896 ribu anak. Data tersebut berdasarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud. Dari data tersebut, 44 ribu siswa menempati panti asuhan.

”Pada program pertama, dalam 1 hingga 2 bulan KIP akan kita distribusikan melalui sekolah. Karena, bila kita kirim melalui panti, hanya akan bermasalah. Karena tidak semua anak yatim bersekolah di satu sekolah,” jelas Hamid.
 
Lebih jauh Hamid mengungkapkan, Kemdikbud akan melakukan pemadanan (validasi, Red) data anak yatim dengan data dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuannya, agar distribusi KIP lebih luas. ”Tahun lalu, data Kemensos divalidasi data Dapodik, penyerapannya hanya 40 persen saja. Tahun ini, kita balik data Dapodik divalidasi data Kemensos,” katanya.

Hamid menambahkan, program renovasi gedung sekolah rusak tidak kunjung selesai. Pasalnya, setiap perbaikan selesai, muncul lagi gedung sekolah rusak baru. Oleh karena itu, menurutnya Pemda harus dilibatkan. Karena, itu menjadi tanggung jawab Pemda, sementara pemerintah pusat hanya bersifat membantu.

Dia menyebutkan, saat ini terdapat 153 ribu ruang kelas rusak berat. Dikatakan Hamid, target pemerintah pusat setiap tahun dapat memperbaiki 40 ribu, sementara DAK pemerintah daerah sebanyak 20 ribu. ”Kami akan dorong pemda terlibat, target kami bisa rampung 3 tahun ke depan,” ucapnya. (nas/yuz/JPG)