Mahasiswa Tolak Tiga Kebijakan Pemerintah Tak Pro Rakyat

JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan LPG, menolak kenaikan harga bahan pokok dan menolak kenaikan PPN. Salah satu organisasi yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan kenaikan PPN menambah beban ekonomi masyarakat yang tertekan dan terpuruk selama ini akibat pandemi Covid-19. "Pertama adalah soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang naik dari harga Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter," terang dia kepada wartawan, Minggu (10/4).

Kenaikan ini menimbulkan disparitas harga yang tinggi antara Pertamax dan Pertalite yang berpotensi memicu migrasi konsumsi bahan bakar. "Jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan Pertalite dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," sambungnya.

Selain itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik, terutama minyak goreng yang sejak akhir 2021 sampai saat ini selalu berada di harga Rp 20.000-an.

"Bahkan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Harga bahan pokok yang tinggi ini menambah beban ekonomi masyarakat," ujar dia.

Penolakan juga terjadi kepada kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang diberlakukan oleh pemerintah pada 1 April 2022. Menurutnya, kenaikan PPN ini akan menyebabkan beberapa harga barang dan jasa naik.

"Khususnya barang dan jasa yang terkena PPN seperti minyak goreng kemasan, mie instan, pulsa dan paket data, dan lain sebagainya. Kenaikan PPN ini akan menambahkan beban ekonomi masyarakat dan menekan daya beli masyarakat, karena PPN dikenakan langsung kepada masyarakat," ungkapnya.

"Kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan PPN secara akumulatif akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, memengaruhi daya beli masyarakat, dan berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi," pungkas Raihan.

Sebagai informasi, Kelompok Cipayung Plus terdiri dari PB HMI, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), dan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Kemudian, Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).

Lalu, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Terakhir, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).