Tito Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku Jika Terbukti Ada Desa Fiktif

JawaPos.com - Fenomena terkait dugaan adanya desa fiktif masih menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah melakukan penelusuran kebenarannya. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menjadi lahan baru korupsi. Maklum saja, ada indikasi desa fiktif tersebut masih mendapat kucuran dana desa dari pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah menerjunkan tim guna menelusuri kebenaran desa fiktif tersebut. Terutama di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ini ramai dibicarakan.

"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan Pemprov. Dan ada 4 (desa) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran. Itu kita cek," ujar Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Rabu (6/11).

Tito menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif tersebut, Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri. Karena jumlah desa di Indonesia lebih dari 70 ribu. Oleh karena itu Kemendagri menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek wilayahnya masing-masing.

"Oleh karena itu, sudah turun tim dari kita, kerja sama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan Polda Sulawesi Tenggara," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu telah meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika memang terbukti ada desa fiktif dan tetap mendapat anggaran dana desa. Fenomena ini dianggapnya sudah bagian dari tindak pidana korupsi.

"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda, tindak saja kalau memang fiktif. Kalau ada korupsi, tindak saja. Baru nanti kita perbaiki sistemnya," pungkas Tito.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menduga ada desa fiktif yang menerima aliran dana desa. Dia pun menegaskan akan menindaklanjuti temuan tersebut.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena adanya transfer yang 'ajeg' dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri Mulyani di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/11).