Ratusan Aktivis dan LSM Antikorupsi Desak Presiden Segera Bentuk Pansel Pimpinan KPK

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara

JawaPos.com - Ratusan aktivis, akademisi, tokoh sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK. Permintaan ini tertuang dalam sebuah maklumat.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad membenarkan adanya maklumat tersebut. "Betul sekali," kata dia saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (14/6).

Maklumat ini menolak berbagai kontroversi yang terjadi di KPK. Seperti masa jabatan pimpinan yang diubah menjadi 5 tahun.

“Presiden agar tetap menjalankan pansel KPK serta menolak pemberlakuan masa jabatan 5 tahun Pimpinan KPK secara retroaktif,” demikian bunyi maklumat tersebut.

Baca Juga: KPK Akui Sudah Periksa Sejumlah Pihak dari Kasus yang Menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo

Menurut mereka, pimpinan KPK saat ini penuh dengan kontroversi dan banyak melakukan pelanggaran etik. Oleh karena itu, melalui maklumat ini, para aktivis dan LSM antikorupsi berharap lembaga yang lahir dari reformasi tersebut mampu menjaga marwah dan nilai-nilai demokrasi.

Maklumat ini juga meminta agar Presiden Joko Widodo tidak melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi lembaga yudikatif. Presiden Jokowi juga diingatkan agar netral dalam Pemilu 2024 mendatang dengan tidak menyalahgunakan aparatur di bawahnya untuk kepentingan calon presiden tertentu.

“Jangan gunakan lembaga penegak hukum baik KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian sebagai alat gebuk politik,” demikian bunyi maklumat ini.

Sebab, jika Presiden Joko Widodo abai dan diam atas segala kondisi yang terjadi saat ini maka jangan heran jika publik menyimpulkan bahwa penjelagan pemberantasan anti korupsi dan membungkam demokrasi, mencapai puncanya pada masa pemerintahan

Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 105 penandatangan maklumat ini yang terdiri dari aktivis, akademisi, tokoh sipil dan LSM antikorupsi. Diantaranya, mantan pimpinan KPK, Abdulah Helmahua, Abraham Samad dan Bambang Widjodjanto.

Sementara kalangan akademisi diantaranya sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta LSM antikorupsi seperti ICW, Pusako FH Unpad dan IM57 Intitute. Melalui maklumat ini mereka menolak pembunuhan demokrasi dan antikorupsi di Indonesia.

Editor: Dimas Ryandi