Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tak Jadi Jaminan Hilangkan Politik Uang

Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Supriansah mengaku kaget dengan pernyataan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Ia mengamini kabar yang disampaikan Denny bukan sebuah bocoran, melainkan informasi yang didapat dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi Prof Denny sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya bukan bocoran, tetapi beliau mendapatkan informasi dan beliau menyampaikan informasi tidak berarti dari dalam MK, tetapi ada orang yang beliau mungkin percaya, sehingga keluarnya di publik kita semua ini termasuk saya sebagai pihak yang pro terhadap terbuka, tentu kaget," kata Supriansah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Supriansah menegaskan, sistem pemilu terbuka dinilai masih yang terbaik digunakan di Indonesia. Sebab, partisipasi publik dalam menentukan wakilnya di parlemen cukup tinggi.

Baca Juga: Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, MK Dianggap Langkahi Tugas DPR

"Ini saya sampaikan bahwa bicara sistem pemilu di Republik ini, saya tentu masih berpikir bahwa terbuka itu masih kita anggap yang terbaik untuk republik ini, kenapa? Karena kita sudah lama menjalani yang namanya tertutup, dari kecil dulu kita ini kan tertutup ini pemilihannya, orang tua kita kita diajak ke TPS saat kita masih kecil, memilih yang namanya tanda gambar, kemudian berubah menjadi terbuka, harapannya terbuka karena ini menjadi adalah bagian daripada penguatan kedaulatan rakyat," tegas Supriansah.

Politikus Partai Golkar ini menyatakan, tak menjamin jika sistem pemilu diubah akan menghilangkan politik uang. Ia menduga, akan ada perpindahan politik uang yang bisa saja terjadi pada masing-masing internal partai politik.

"Dikatakan kalau dilaksanakan secara terbuka katanya, maka itu akan terjadi money politik di bawah, pertanyaan saya, adakah juga yang bisa menjamin kalau dilaksanakan secara tertutup orang-orang yang mendapatkan nomor urut 1-2 dan seterusnya ini terutama nomor 1 tidak membayar di partainya masing-masing, jangan-jangan hanya pindah tempat terjadinya kecurigaan-kecurigaan terjadinya money politik kan itu yang menjadi kekuatiran kita," ungkap Supriansah.

Oleh karena itu, Supriansah meyakini sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik. Sebab, publik dapat melakukan pengawasan secara terbuka dan berpartisipasi penuh menentukan wakil rakyat.

"Sistem dengan cara pendekatan pelaksanaan terdaftar terbuka ini, jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tertutup, karena banyak mata yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa melihat dan banyak orang yang bisa memprotes dan melaporkan kepada Bawaslu dan seterusnya, jika terjadi tindakan-tindakan di lapangan," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah