7 Calon Anggota KY Jalani Fit and Proper Test Hari Ini, 17 November 2025 di Komisi III DPR

JawaPos.com – Komisi III DPR akan menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030 mulai hari ini, Senin (17/11).

Ada tujuh nama yang akan menjalani rangkaian fit and proper test. Nama-nama itu merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel), kemudian diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jam 11.00 nanti kita ada pengundian nomor urut dan pembuatan makalah,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansel Calon Anggota KY di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara.

Nama-nama calon anggota KY itu  diusulkan oleh Presiden melalui surat tertanggal 22 Oktober 2025. Pengusulan itu terkait dengan berakhirnya masa jabatan anggota KY periode 2020–2025 pada 21 Desember mendatang.

Daftar Tujuh Nama Calon Anggota KY Usulan Presiden

1. Willem Saija dari unsur mantan hakim
2. Setyawan Hartono dari unsur mantan hakim
3. Anita Kadir dari unsur praktisi hukum
4. Desmihardi dari unsur praktisi hukum
5. Andi Muhammad Asrun dari unsur akademisi hukum
6. Abdul Chair Ramadhan dari unsur akademisi hukum
7. Abhan dari unsur tokoh masyarakat

Nama-nama yang diusulkan merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel yang dibentuk Presiden. Sebelumnya, pansel telah membuka pendaftaran calon anggota KY masa jabatan 2025–2030 pada 2–23 Juni 2025.

Selama itu, pansel telah menerima sebanyak 236 peserta dan 176 di antaranya lolos ke tahap seleksi kualitas. Namun, hanya 166 calon yang hadir mengikuti seleksi kualitas pada 8 Juli 2025.

Dari seleksi kualitas itu, pansel menjaring 42 nama untuk mengikuti seleksi profile assement. Asesmen menghasilkan 21 nama untuk mengikuti seleksi wawancara dan tes kesehatan.

Berdasarkan rangkaian seleksi tersebut, sebanyak tujuh nama terpilih untuk diusulkan oleh Presiden kepada DPR.

Ketua Pansel Calon Anggota KY Dhahana Putra memastikan seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

“Dalam upaya untuk menyebarkan informasi terkait seleksi anggota KY, kami melakukan suatu sosialisasi dengan membuka masukan dari NGO (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, lembaga negara, dan juga masyarakat,” kata Dhahana.