MPSI Ajak Tokoh Bangsa Berdamai dengan Kenyataan, Bukan Menyulut Dendam Sejarah

JawaPos.com - Wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Presiden Ke-2 RI Soeharto masih menuai pro kontra. Para negarawan diminta untuk tidak menyulut dendam sejarah.  

Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari mengatakan, penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto patut dihormati. Namun, menurut dia, bangsa yang besar seharusnya belajar berdamai dengan kenyataan, bukan mengabadikan dendam sebagai warisan politik. 

“Kalau sejarah hanya dipelihara untuk mencari siapa yang paling sakit hati, maka kita bukan sedang membaca masa lalu, tapi sedang menulis ulang luka dengan tinta kebencian,” ujar Noor Azhari di Jakarta, Sabtu (8/11). 

Azhari menyebut pernyataan Megawati yang mengungkit kesulitan pemakaman Bung Karno di era Soeharto memang bagian dari pengalaman pribadi yang patut dihormati. Namun, seorang negarawan sejati justru diuji saat mampu memisahkan pengalaman emosional dari kepentingan kebangsaan. 

Baca Juga: Soeharto Dinilai Layak Dapat Gelar Pahlawan, MPR Tekankan Rekonsiliasi

“Negarawan atau tokoh bangsa sejati berdamai dengan kenyataan, bukan dengan kenangan yang membelenggu. Kalau dendam dijadikan ukuran kebijakan, maka keadilan sejarah akan kehilangan pijakan,” ucapnya.  

Lebih lanjut, Azhari menegaskan bahwa jasa Soeharto terhadap bangsa Indonesia tidak bisa dihapus begitu saja hanya karena luka masa lalu.  

"Sejarah bukan cermin tunggal. Ia mozaik, tempat jasa dan dosa berdiri berdampingan. Kalau setiap kesalahan meniadakan pengabdian, mungkin tak satu pun tokoh layak disebut pahlawan,” katanya. 

Ia mengingatkan bahwa Indonesia didirikan atas semangat persatuan dan perdamaian, bukan dendam antarkeluarga atau partai politik. "Kita sering berteriak ‘Indonesia negara damai’, tapi diam-diam menikmati ketegangan masa lalu. Bukankah ironis jika yang menyerukan rekonsiliasi justru tersandera oleh ingatan yang tak mau sembuh?” ujarnya.

Baca Juga: Istana Tak Masalah Ada Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto, Mensesneg Prasetyo Hadi: Bagian dari Aspirasi

Menurut dia, pimpinan partai politik seharusnya menjadi teladan dan ruang pembelajaran etika sejarah, bukan arena pelestarian luka.

"Semua tokoh maupun secara institusi partai di negeri ini berteriak tentang perdamaian, tapi barangkali belum semua mau menanam benihnya di hati. Padahal perdamaian bukan slogan kongres, tapi keputusan batin,” pungkasnya.