Wapres Gibran Bantah Diasingkan di Papua: Itu Bukan Tempat Pengasingan atau Pembuangan

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan dirinya tidak menginginkan ada anggapan bahwa wilayah Papua menjadi tempat pengasingan. Akan tetapi, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus diberi perhatian khusus.

Dalam dua kesempatan yang berbeda, yakni pada saat memimpin rapat pleno BP3OKP dan bertemu tokoh adat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Selasa, Gibran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua.

"Saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak, ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya. 'Oh Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu tidak benar. Papua itu bagian dari NKRI, dan harus kita berikan perhatian khusus," kata Wapres Gibran saat bertemu tokoh adat Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (5/11).

Gibran menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, setelah mengunjungi Jayapura dan Merauke pada bulan sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang ingin mengakselerasi pembangunan di Papua.

Saat memimpin rapat pleno, Gibran meminta agar dua lembaga khusus dibentuk pemerintah, yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dapat menggali potensi ekonomi lokal.

Menurut dia, Papua memiliki berbagai komoditas khas, seperti kopi dan sagu, hingga pariwisata dan perikanan. Oleh karenanya, Gibran meminta pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan dapat menggandeng Koperasi Desa Merah Putih.

"Mohon nanti ke depan bisa dikembangkan dengan menggandeng Koperasi Merah Putih. Untuk masalah modal, akses permodalan bisa menggandeng PNM Mekaar, KUR, dan juga kerja sama-kerja sama dengan pihak swasta," kata Gibran.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua bersifat berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam setiap program harus berbasis pada data dan hasil evaluasi di lapangan.

"Misalnya kita ambil salah satu aja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama, kita keroyok dengan program MBG, Revitalisasi Sekolah, KIP, Beasiswa, Bus Sekolah," katanya.