Pemerintah Tetapkan Dua Syarikah Haji 2026, Eks Menteri Gus Dur Soroti Potensi Masalah

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menetapkan dua syarikah atau perusahaan dari Arab Saudi untuk melayani jamaah haji Indonesia pada 2026. Kedua syarikah itu yakni, Rakeen Masyariq dan Al Bait Guests.

Ditetapkannya hanya dua syarikah untuk memberikan pelayanan kepada 221 ribu jamaah haji asal Indonesia pada 2026 dinilai akan kurang optimal. Mengingat, banyaknya jamaah haji, sehingga harus memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah asal Indonesia.

"Secara logika sederhana ya enggak (mungkin maksimal). Enggak mungkin sebegitu banyak jamaah dengan segala macam problem susah sudah pernah disampaikan di publik kemudian hanya diserahkan kepada dua perusahaan," kata akademisi sekaligus pengamat politik, Muhammad AS Hikam kepada wartawan, Senin (3/11).

Ia menjelaskan, menyerahkan pelayanan haji hanya kepada dua perusahaan saja sudah menjadi sebuah masalah tersendiri. Ia mempertanyakan, apakah mungkin pelayanan kepada jamaah haji bisa berjalan optimal untuk mengurus ratusan ribu jamaah.

"Memang sebesar apa dua perusahaan itu bisa menghandle ratusan ribu jamaah dengan segala macam persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk ngurusi makanan mereka saja banyak sekali para pekerja dan manajemennya, kok," tuturnya.

Hikam yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi era Gus Dur itu meminta pemerintah melalui Kemenhaj untuk bisa menjelaskan secara transparan kepada masyarakat, mengapa hanya dua perusahaan tersebut yang dipilih menjadi syarikah ibadah haji 2026.

"Jadi, yang begini-begini ini harus terbuka, tidak bisa kerena dia itu mempunyai prerogatif untuk menyelenggarakan haji seenaknya sendiri. Minimal harus pakai nalar lah membuat kebijakan-kebijakan itu," ujarnya.

Mantan politikus PKB itu mendorong masyarakat untuk membawa persoalan dipilihnya dua syarikah haji tersebut kepada lembaga-lembaga publik, seperti DPR, organisasi masyarakat sipil dan partai politik, yang memiliki relevansi dengan masalah manajemen haji.

"Secara nalar manajemen begitu itu tidak bisa diterima. Tergantung bagaimana reaksi DPR nanti, ormas sipil, yang penting masyarakat harus terbuka bisa menyampaikan keluhan-keluhanya. Kalau tidak maka walaupun mau dibuka segala macam lembaga haji, dibuat kementerian ini kementerian itu, itu kayaknya memperpanjang masalah saja," tegasnya.

Karena itu, Hikam berharap pelayanan dan menajemen haji mampu dikelola secara profesional, terbuka dan transparan. Ia tak menginginkan kebijakan pelayanan rukun Islam kelima tersebut hanya mengakomodir kepentingan politik dari ormas-ormas tertentu.

"Apakah dua perusahaan yang diterima itu betul-betul bersih atau ada terjadi permainan-permainan. Harus terbuka dari kemungkinan-kemungkinan, apalagi setelah terjadinya Pansus haji itu kan. Itu kan ketahuan bahwa di sana-sini ada berbagai kebocoran. Kebocoran itu antara lain juga dalam soal pemilihan partner," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenhaj sudah memilih dua syarikah haji 2026. Dua syarikah tersebut adalah adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.

Sementara kuota haji Indonesia pada 2026 mencapai 221 ribu. Jumlah tersebut terdiri dari kuota haji reguler 203 ribu dan kuota haji khusus mencapai 17.000.