Buka Hotline 158, Fasilitas Konsultasi Gratis Kementerian PU Bagi Pondok Pesantren untuk Konstruksi Bangunan

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sebagai langkah antisipasi, kementerian membuka jalur hotline khusus 158 untuk masyarakat atau pengelola pondok pesantren yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung. 

Tidak hanya pesantren, layanan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pengelola panti asuhan, sekolah, dan yayasan. Jalur konsultasi dapat diakses melalui telepon 158 pada hari kerja Senin–Jumat pukul 08.30–16.00 WIB, maupun WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”. 

"Seluruh layanan diberikan tanpa biaya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat," kata Menteri PU Dody Hanggodo, Kamis (9/10). 

Lebih lanjut, Dody menegaskan, program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan. 

Wabilkhusus, layanan ini sangat dibuka bagi para pengelola ponpes hingga panti asuhan yang bangunannya rawan ambruk dan belum memiliki izin bangunan. 

“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” jelas Menteri Dody. 

Dody juga memastikan bahwa langkah cepat tersebut menjadi bagian dari pembinaan bangunan gedung secara nasional, terutama bagi lembaga pendidikan keagamaan yang umumnya dibangun secara swadaya. 

Di sisi lain, Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren yang memiliki bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, berisiko tinggi, memiliki lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat. 

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” beber Dody. 

Lebih lanjut, ia merinci Hotline 158 ini melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama, konsultasi keandalan bangunan, mencakup bangunan sederhana (luas <500 m², maksimal dua lantai) maupun bangunan tidak sederhana (>500 m², lebih dari dua lantai). 

Adapun prioritasnya diberikan bagi pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi lembaga yang tengah atau akan mengajukan perizinan. 

“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” tegas Menteri Dody. 

Sementara itu, sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. 

"Dari total tersebut, sedikitnya 80 pondok pesantren akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang sedang dalam proses pembangunan atau renovasi," pungkasnya.