Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 19.45 WIB

TKD 2026 Turun, Ketua DPD Sebut Lebih dari Setengah APBN sudah Dialokasikan untuk Kebutuhan di Daerah

Dari kiri, Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026. - Image

Dari kiri, Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

JawaPos.com-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya mengapresiasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastruktur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di sektor pendidikan misalnya, pemerintah telah menganggarkan lebih dari 758 Triliun rupiah. Pertama kali anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah RI. Tentunya ini menjadi kado spesial HUT RI ke 80 untuk dunia pendidikan Indonesia.

Meskipun pihaknya mengakui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) menurun drastis dari 919,87 triliun menjadi 649,99 triliun atau turun 29,3 persen. Sultan mengatakan, pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

"Pada prinsipnya secara keseluruhanan alokasi anggaran belanja Negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah. hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program kementerian dan lembaga," ujarnya.

Sebut saja anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif dan memiliki dampak ekonomi signifikan," tegas Sultan.

Mantan wakil gubernur Bengkulu itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik kemandirian fiskal daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

"Pemerintah Daerah dituntut semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata," tuturnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore