Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Ferry Walitukan menuturkan bahwa penanganan kasus ancaman bom ini masih dilakukan. Ada kemungkinan kasus ini ditangani Bareskrim karena pelaku ancaman bom diduga di luar negeri.
"Dilihat dari skalanya memang kemungkinan ditangani Bareskrim," paparnya.
Untuk informasi bahwa pelaku ancaman bom berasal dari India, dia mengaku tidak mengetahuinya. Namun begitu, dapat dipastikan bahwa email ancaman bom itu dikirim ke dua tujuan, selain ke Bandara Soekarno Hatta juga ke Bandara Jeddah.
"Jadi, dikirim ke dua bandara di dua negara," jelasnya.
Menurutnya, untuk pemeriksaan terhadap pesawat tersebut murni atas koordinasi dengan pihak bandara. "Saat itu belum ada koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi," paparnya dihubungi Jawa Pos, Rabu (18/6).
Sementara Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan menerangkan, pendalaman terhadap pelaku ancaman bom masih dilakukan. "Masih pendalaman," paparnya.
Bagian lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief bersyukur tidak ditemukam bom di pesawat dengan rute Jeddah (JED) menuju Soekarno-Hatta (CGK) itu. Setelah dinyatakan steril, pesawat tersebut kembali terbang menuju Jakarta pada Rabu (18/6) pagi sekitar pukul 08.30 WIB.
Hilman menjelaskan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus melakukan koordinasi dengan pihak Saudia Airlines terkait dengan rencana penerbangan jemaah haji Indonesia selanjutnya. Dia menegaskan terkait prosedur pengamanan pesawat di Bandara Kualanamu, kata Hilman, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada otoritas bandara.
"Prosedur pengamanan diserahkan pada otoritas terkait di Bandara Kualanamu, baik pihak kepolisian, maskapai dan otoritas bandara," tegas Hilman dalam keterangannya Selasa (17/6) malam.
Dia mengatakan, pengecekan kondisi jemaah dan barang bawaannya dilakukan sesuai dengan peosedur yang berlaku. Hilman menceritakan selama pesawat diperiksa, jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang 12 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 12) diistirahatkan di hotel setempat.
Jamaah asal Kota Depok itu juga sudah mendapatkan fasilitas konsumsi. "Kemenag terus berkoordinasi dengan pihak Saudia Airlines untuk tetap menjaga ritme penerbangan pemulangan jemaah di kelompok terbang berikutnya," paparnya.
Hilman mengatakan, Kemenag berharap jamaah tetap tenang, tidak panik, dan memercayakan penanganan masalah kepada pihak berwenang. Kemenag juga berharap jamaah juga bisa segera kembali ke pangkuan keluarganya dengan sehat dan rasa bahagia.
Percepat Persiapan Haji 2026
Sementara itu, Badan Penyelenggara Haji (BPH) sudah tidak sabar untuk menjadi otoritas penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama (Kemenag). Pimpinan BPH melakukan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Faisal Bin Abdullah H. Amodi.
Ketua BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pertemuan tersebut membicarakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selain itu membicarakan langkah-langkah awal persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Termasuk menyiapkan haji tahun depan lebih awal.
"Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal," kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/6).
Dia juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada Saudi, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 2025. Di bagian lain, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, mereka sudah siap menjadi pengelola haji 2026.
Dahnil mengatakan, haji 2026 bukan berarti persiapannya dilakukan tahun depan. Apalagi kalender Hijriyah setiap tahunnya selalu maju.
"Pertengahan Juli semua jemaah sudah tiba di Indonesia. Maka otomatis menginjak persiapan penyelenggaraan haji 2026," katanya.
Dia menuturkan, secara regulasi memang masih menunggu selesainya pembahasan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Meskipun begitu Dahnil mengatakan, secara teknis sudah dilakukan peralihan kewenangan haji dari Kemenag ke BPH.
Bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga ketika UU yang baru nanti keluar, tidak butuh waktu lama untuk tancap gas.
"Aslinya kan tinggal switching," katanya.
Dia juga mengatakan, saat ini ASN yang selama ini membidangi haji di Kemenag sudah ada di BPH. Dahnil menekankan, ada tiga ranah perbaikan haji yang bakal dia lakukan. Yaitu urusan transparansi, integritas, dan akuntabilitas.
Dia menekankan, dengan perbaikan tiga aspek itu, maka haji akan semakin baik. Tidak ada lagi rente atau mafia haji dan lain sebagainya. Sehingga haji bisa lebih efektif.
Iklan Jitu 
