Sederet Menteri Kabinet Merah Putih Tuai Kontroversi Menurut Riset di Media Sosial

JawaPos.com - Platform media sosial kini menjadi tempat penilaian bagi publik terhadap kinerja pemerintah, terutama untuk para menteri yang membantu Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kabinet Merah Putih.

Penilaian itu dilakukan Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

Hasilnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendapat nilai paling negatif hingga mencapai 75,3 persen. Menurut Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa penilaian terhadap Hasan Nasbi terpotret ketika ada gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Hal itu menimbulkan keprihatian banyak pihak.

“Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan,” ungkap John Santosa di Jakarta pada Jumat (25/4).

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Yakni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).

John Santosa mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagapan para pembantunya yang sebagian adalah orang-orang baru di pemerintahan, sehingga kerap memunculkan salah ucap dan menimbulkan persepsi negatif dari publik.

“Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan para jurnalis senior di Hambalang, yang sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media,” tandas Johan.

Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah. “Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Johan.

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih masif adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. “Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa) sebelumnya,” terang Johan.

Pembentukan koperasi desa menjadi tugas Menkop Budi Arie dan Mendes Yandri Susanto, serta dibantu menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Baca Juga: Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Batah Hasan Nasbi Mundur dari PCO

“Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, karena itu menjadi perhatian agar tidak terlalu berdampak pada kebijakan yang dijalankan,” lanjut Johan. Maruarar dinilai negatif 64,1 persen dan Trenggono 50,3 persen, selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai (55,1 persen).

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen).

“Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan bagi banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK,” pungkas Johan. Pemerintah memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar.