Dubes RI untuk AS sudah Dua Tahun Kosong, Puan Minta Pemerintah segera Kirim Nama ke DPR

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti terkait kekosongan posisi duta besar (Dubes) Indonesia untuk sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) yang sudah sejak dua tahun lalu kosong. Puan meminta pemerintah segera menunjuk perwakilan untuk mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

"Sebaiknya untuk pos-pos yang masih kosong, pemerintah bisa segera menindaklanjutinya," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/4).

Posisi Dubes RI untuk AS mengalami kekosongan usai ditinggalkan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Puan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dapat segera mengirimkan nama calon Dubes RI untuk AS ke DPR, termasuk posisi dubes yang kosong di beberapa negara lainnya.

Nantinya, proses tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri.

"Kami di DPR menunggu hal tersebut," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto juga telah meminta pemerintah agar segera menunjuk perwakilan untuk mengisi posisi duta besar yang kosong di beberapa negara, termasuk di Kedutaan Besar AS. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memaksimalkan diplomasi Indonesia di kancah internasional.

Namun, Utut tetap menyerahkan soal penunjukkan dubes kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Ini kita kembalikan kepada Pak Prabowo, tentu Saudara Menlu. Tentunya ya pos-pos penting ini ya kalau bisa segera diisi. Karena kalimat segera ini, sesegeranya diplomatik itu juga ada aturan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4).

Utut menegaskan, Komisi I DPR RI siap setiap saat untuk membahas terkait pertimbangan posisi Dubes setelah surat Presiden Prabowo tiba di meja pimpinan Parlemen. Setelah mendapat persetujuan DPR, pemerintah dapat sesegera mungkin mengirimkan nota diplomatik ke negara setempat mengenai dubes baru.

"Biasanya kita kirim nota, nama, mereka melakukan persetujuan atau agreement, agreement gitu. Baru di sini bisa jalan. Kalau Komisi I, setiap saat ketika surat dari Presiden hadir, tiba, surat dari Ketua DPR hadir, pasti segera kita jadwalkan," pungkasnya.