Awak media mengamati layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Keponakan Presiden Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono membantah bahwa perdagangan saham yang sempat dihentikan sementara pada Selasa (18/3) disebabkan oleh sentimen domestik. Salah satunya pembahasan RUU TNI.
"Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan anggota aktif di BUMN-BUMN," kata Budi saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (19/3).
Ia mengklaim, bahwa hingga saat ini pemerintah masih mengedepankan supremasi sipil dan memiliki semangat terhadap reformasi.
"Itu saya tidak mengerti itu berita dari mana, tapi sejak kemarin kita banyak diskusi bahwa DPR RI, pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi juga," ujar Budi.
Budi meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir. Karena, kata dia, tidak ada perwira aktif yang masuk ke BUMN tanpa diminta.
"Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada perwira aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN, tanpa mereka memintanya," tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa situasi pasar modal Indonesia masuk kondisi lampu kuning. Ia menilai, IHSG yang berada di level 6.076 atau ambruk sebesar 6,12 persen atau 395,8 poin menjadi yang terlemah se-Asia.
Ia menilai, koreksi pasar saham yang tajam tidak terlepas dari sentimen investor terhadap kombinasi faktor kinerja fiskal yang memburuk, RUU TNI, skeptisme terhadap tata kelola Danantara.
"Untuk sentimen hari ini tidak terlepas dari polemik revisi UU TNI berakibat sentimen negatif juga di market. Ada risiko TNI masuk jabatan sipil menurunkan daya saing ekonomi Indonesia, memperbesar konflik kepentingan dan celah korupsi," ujar Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (18/3).
Diakui, memang ada faktor kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengacaukan pasar saham di negara berkembang. Akan tetapi, lanjut Bhima, faktor domestik Indonesia punya andil lebih besar.
Itu sebabnya, Bhima meminta agar RUU TNI dapat dibatalkan guna meredakan sentimen pasar. "Batalkan revisi UU TNI itu bisa redakan pasar sementara," tukas Bhima.