Tentara Aktif Duduki Jabatan Sipil, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak: Tidak Usah Diperdebatkan

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. Orang nomor satu di TNI AD itu menilai, hal itu tidak perlu lagi menjadi polemik. Sebab, TNI selalu berpatokan pada aturan dan patuh pada keputusan negara.

Menurut Jenderal Maruli, hal itu boleh saja menjadi bahan diskusi. Termasuk diskusi mengenai opsi prajurit TNI aktif harus alih status bila menduduki jabatan sipil atau malah musti pensiun dini. Namun, dia tidak ingin hal itu diperdebatkan dengan arah yang tidak tentu. Menurut dia, perdebatan seperti itu tidak seperti kurang kerjaan sehingga tidak diperlukan.

”Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi, tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kayak kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan,” kata dia.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu memastikan, TNI akan loyal, taat, dan tunduk pada aturan. Jika keputusan dalam diskusi di forum resmi berkaitan dengan aturan ketentaraan mengharuskan prajurit TNI aktif mundur dari jabatan atau pensiun dini ketika mengisi jabatan sipil, maka mereka akan tunduk.

”Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti itu, kampungan menurut saya,” kata dia.

Perwira tinggi bintang empat TNI AD itu pun tidak ingin keributan yang muncul sampai menyerang institusi. Sebab, TNI patuh pada keputusan negara. Bila ada anggota atau prajurit TNI aktif yang dibutuhkan oleh negara, maka mereka siap membantu. Apalagi bila prajurit atau personel itu memang punya kemampuan dan kapasitas yang baik.

”Karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi. Silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar, atau ada sidangnya, atau ditentukan oleh presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” tegas Maruli.