100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga Ungkap Capaian Strategis Pemerintah saat Rapim TNI-Polri

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan capaian Pemerintahan Prabowo Subianto dalam masa 100 hari kerja di bidang perekonomian.

Menurut dia, selama masa 100 hari pertama, Kabinet Merah Putih berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis. 

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat Rapim TNI-Polri 2025 yang mengusung tema 'Sinergisitas TNI Polri Guna Mendukung Terwujudnya Asta Cita' yang digelar di Gedung Tribata, Kamis (30/1).

"Beberapa program prioritas daripada Bapak Presiden, yang utama terkait dengan ketahanan pangan. Ini tujuannya adalah menjaga harga pangan dan swasembada pangan,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, implementasi dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo di antaranya yakni peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5 persen, dan penghapusan utang macet bagi UMKM.

Juga perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10 persen saat libur Nataru. Ditambah lagi program belanja murah Harbolnas, BINA, serta EPIC Sale pada akhir tahun 2024.

Menurut Politikus Partai Golkar itu, dari berbagai langkah strategis yang telah diambil, Pemerintah optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2028. Hal ini seiring dengan peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

“Stabilitas nasional yang kuat akan menjadi landasan utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelas Airlangga.

Terkait upaya pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen.

Lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5 persen. Hal ini menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia pun menyebut, sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional. Selain diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil.

"Sinergi yang baik antara TNI-Polri juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif, serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional," pungkasnya.