Anggota DPR Usul Polisi Hanya Dibekali Tongkat Panjang saat Berpatroli

JawaPos.com–Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan agar anggota Polri hanya dibekali tongkat panjang untuk berpatroli menjaga ketertiban dan keamanan, dibandingkan menggunakan senjata api guna menghindari penyalahgunaan.

Dia mengatakan, polisi negara Inggris, Norwegia, Islandia, Bostwana, Selandia Baru, dan Irlandia, hanya menggunakan tongkat dan bubuk merica dalam menjaga ketertiban, dengan pemahaman yang mumpuni terkait profesionalitas saat bertugas.

”Menjadi tugas Kapolri untuk menekankan bahwa polisi harus profesional dalam bertugas, memegang teguh etika profesinya dan tidak melanggar hukum yang ada,” kata Abdullah seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (2/12).

Menurut dia, kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO hingga meninggal dunia oleh Aipda Robig Zaenudin menambah deret panjang peristiwa penyalahgunaan senjata api oleh polisi. Evaluasi dan pembatasan penggunaan senjata api harus dilakukan agar tidak terjadi peristiwa serupa, mulai dari yang korbannya masyarakat sipil hingga anggota polisi sendiri.

”Senjata apapun yang diberikan kepada polisi, dapat saja digunakan hingga menghilangkan nyawa orang lain, jika pemahaman filosofis dan peraturan hukumnya banyak tidak dipahami oleh anggota polisi,” ujar Abdullah.

Dia meminta agar anggota Polri memahami konsep Hak Asasi Manusia (HAM) ketika memegang senjata atau tanpa senjata. Jika tidak memahami HAM, banyak oknum polisi yang justru menjadi pelaku kejahatan.

”Jika tidak, ya seperti yang kita lihat sekarang, oknum anggota polisi banyak melanggar HAM dan justru menjadi pelaku kejahatan dengan menghilangkan nyawa masyarakat,” tandas Abdullah.

Di samping itu, dia pun mengkritisi bahwa kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang tidak ditanggapi serius oleh para pemimpinnya. Kapolres Semarang, kata dia, justru menuduh korban merupakan anggota geng dan pelaku tawuran.

”Komisi III akan panggil Kapolres Semarang tersebut. Bisa juga kita panggil Kapolda Jawa Tengah untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait pengelakan atau memberikan informasi bohong dalam kasus meninggalnya siswa,” ucap Abdullah.