Koalisi Masyarakat Sipil Minta 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran Prioritaskan Percepatan Transisi Energi Ekonomi Hijau

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

JawaPos.com–Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyerahkan delapan rekomendasi quick wins untuk 100 hari pertama pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Rekomendasi itu bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif, melalui percepatan transisi energi untuk mewujudkan ekonomi hijau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, sesuai visi misi Prabowo-Gibran dalam Asta Cita.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menekankan pentingnya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan, bukan energi baru, seperti nuklir, hilirisasi batu bara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), dan gas alam, yang tinggi emisi dan mahal. Sehingga perlu ada evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan.

”Transisi energi berpotensi menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada 2050, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan,” kata Plt Direktur Program Koaksi Indonesia Indra Sari Wardani kepada wartawan, Minggu (15/9).

Indra juga menekankan, perlu adanya peta jalan pensiun dini PLTU dan menyiapkan jaringan pengaman, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022.

”Hal ini juga dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan mendorong ekonomi hijau yang lebih luas,” sambung Indra Sari Wardani.

Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengungkapkan, semakin cepat pensiun dini PLTU dilaksanakan dan digantikan dengan energi terbarukan, akan membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

”Temuan Penelitian Celios dan CERAH terkait dengan dampak ekonomi pensiun dini pada PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya diproyeksi memiliki dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan peningkatan hingga Rp 82,6 triliun,” papar Agung.

Lebih lanjut, Direktur Iklim dan Transformasi Pasar Yayasan WWF-Indonesia Irfan Bakhtiar menyebut, pengembangan energi terbarukan dapat membawa konsekuensi signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

”Apalagi, lembaga keuangan global semakin ketat menyoroti aspek LST dalam menyalurkan pembiayaan proyek,” ucap Irfan Bakhtiar.