BPIP Gandeng UIN Alauddin Makassar Atasi Bahaya Narkoba dan Radikalisme

Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Pengendalian menyelenggarakan

JawaPos.com - Kedeputian Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Pengendalian menyelenggarakan 'Talkshow Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar', UIN Alauddin Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Tujuan dari kegiatan talkshow ini adalah untuk mengukur sejauh apa BPIP mengimplementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dilingkungan kampus khususnya UIN Alauddin dalam prespektif pengendalian. 

Pada talkshow tersebut, Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi mengemukakan isu-isu negatif yang melekat di Indonesia.

"Di Indonesia, Kita menghadapi berbagai isu yang kompleks, mulai dari politik identitas hingga korupsi dan narkoba. Sikap intoleransi adalah akar dari masalah radikalisme dan terorisme. Intoleransi yang terus berlangsung dapat mengarah pada ekstrimisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat," tuturnya.  

Maka dari itulah, BPIP berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Presiden berfungsi menekankan pentingnya membumikan nilai Pancasila pada generasi muda.

"Presiden Jokowi telah memberikan instruksi kepada BPIP untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam segala aspek kehidupan, terutama pada generasi muda. Karena, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun Indonesia maju, sehingga mereka perlu diberdayakan, memiliki daya saing, dan menghargai nilai-nilai gotong royong," tambahnya. 

Sementara itu Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. H. Hamdan Juhannis menjelaskan bahaya dari kecanduan narkoba. 

"Penting untuk diingat bahwa kecanduan, terlepas seberapa pintar seseorang, dapat menghancurkan segalanya. Harus Kita pahami bahwa, transformasi sejati terjadi di dalam hati, bukan sekadar pada penampilan fisik," jelasnya. 

Program dalam bentuk Pesantren bagi mahasiswa baru UIN Alauddin juga dipaparkan oleh Prof. Dr. H. Muhammad Amri, selaku Wakil Rektor IV Bid. Kerjasama dan Pengembangan Lembaga. 

"Kedepannya, Kami akan mendirikan program Pesantren untuk mahasiswa baru sebelum memasuki masa kuliah. Bapak Rektor juga mendukung pembukaan Pusat Studi Pancasila dengan harapan agar UIN Alauddin Makassar tetap terhubung dan berkomunikasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)," paparnya. 

Plt. Kepala Bakesbangpol Prov. Sulawesi Selatan, Ansyar tidak lupa menjelaskan peran dari Kesbangpol dalam urusan pemerintahan umum yang menyangkut internalisasi beragama, ideologi, dan wawasan kebangsaan. 

"Radikalisme dapat muncul dari berbagai faktor, seperti masalah ekonomi atau pendidikan yang belum memadai, serta kurangnya pemahaman tentang ideologi Pancasila. Di sinilah Kesbangpol berperan dalam mengurusi urusan pemerintahan umum, yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada di masa mendatang, termasuk koordinasi anggaran dengan KPU, Bawaslu, dan TNI Polri," jelas. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat 1 Ditkrimum Polda Sulsel AKBP Benyamin Buntu yang mengatakan, peran dari Kepolisian dalam mengurangi radikalisme dan terorisme. Pasalnya, terorisme tidak hanya merugikan individu dan masyarakat, tetapi juga merusak fasilitas umum dan negara. 

Hal ini sering kali berakar dari intoleransi. Karena para pelaku terorisme seringkali memiliki pemahaman yang keliru, menganggap tindakan kekerasan sebagai jihad dan jalan menuju surga, padahal itu sebenarnya merupakan tindakan menyimpang yang membahayakan.