KSAD Sebut Penyebutan OPM Berdampak pada Kinerja TNI di Papua

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

JawaPos.com - Perubahan penyebutan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) bakal berdampak terhadap pendekatan di Papua. Ihwal hal ini dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

"Ada hal-hal yang membuat anggota kita ragu dalam langkah. Misalnya, contoh sederhana kalau kita melihat bawa senjata, apakah kita harus membiarkan dulu, kita laporkan, karena itu ada pelanggaran undang-undang. Kalau dianggap sebagai OPM dia bersenjata, berbahaya, nanti kita menindaklanjuti," kata dia.

Namun demikian, KSAD tidak menjelaskan secara detail mengenai perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri sebagai dampak dari perubahan penyebutan nama tersebut.

"Sebaiknya bertanya kepada beliau (Panglima), sepanjang penjelasan dari beliau, kami sudah berdiskusi apa kendala-kendala di dalam mengatasi persoalan di Papua. Beliau sudah memutuskan seperti itu dan kita juga sudah diperintahkan untuk melakukan ini, ya kita kerjakan," katanya.

Maruli Simanjuntak mengatakan situasi terkini di Papua sudah mulai membaik, dan masyarakat pun beraktivitas seperti biasa.

"Perkembangan baiklah. Setahu saya perkembangan semakin baik, masyarakat sudah mulai terjaga, kita sudah tata, sehingga kegiatan bisa berlanjut terlaksana dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal itu dikarenakan kelompok tersebut menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM.

Langkah tersebut mengubah keputusan Rapat Koordinasi Kementerian Polhukam 29 April 2021 yang menyepakati penyebutan OPM menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST).

Baca Juga: Kontak Senjata, TNI Tembak dengan Dua Anggota OPM