Pasca Viral Soal Konsumsi Layatan, Bimtek KPPS Sleman Dijamu Lebih Enak Plus Uang Transport Rp 50 Ribu

JawaPos.com – Pasca viral soal konsumsi yang tampak bak snack layatan, KPU Kabupaten Sleman langsung mengevaluasi seluruh kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu 2024.

Terkini, dilaporkan Radar Jogja (Jawa Pos Group), kegiatan bimbingan teknis (bimtek) KPPS di wilayah Sleman yang digelar di Sanggrahan, Maguwoharjo, Depok, dijamu dengan konsumsi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Pada pelantikan sebelumnya, anggota KPPS hanya mendapat satu roti, keripik dan air mineral gelas. Sementara pada Bimtek yang digelar Jumat (26/1), seluruh peserta mendapatkan konsumsi berupa tiga roti semir, nasi ayam panggang, dan satu botol air mineral.

Baca Juga: VIRAL, KPU Sleman dan Bantul Kompak Putus Kontrak Vendor Penyedia Konsumsi KPPS

Bonusnya, mereka juga mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 50 ribu untuk masing-masing peserta.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, mengatakan bahwa evaluasi dari kejadian snack layatan kemarin, pihaknya langsung menambah anggaran untuk para anggota KPPS.

Awalnya, dalam anggaran yang sudah ditetapkan, setiap orang akan mendapatkan sebesar Rp 35 ribu saja. Namun kini, angkanya ditambah menjadi sebesar Rp 50 ribu per orang.

Baca Juga: Viral Bak Snack Layatan, Ternyata Anggaran Konsumsi KPPS Kabupaten Sleman Disunat dari Rp 15.000 Jadi Rp 2.500

“Betul (ada kenaikan uang transport bagi anggota KPPS saat bimtek),” kata Baehaqi.

Selain itu, Baehaqi juga mengungkapkan alasan mengapa anggota KPPS Sleman tidak mendapatkan uang transport sebagaimana wilayah lain. Pasalnya, fenomena uang transport saat pelantikan KPPS menjadi viral di sosial media baru-baru ini.

Menurutnya, tidak adanya uang transport bagi anggota KPPS di Sleman, adalah karena kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Sekretariat KPU Sleman sebagai pengelola anggaran.

Baca Juga: Pasca Snack di Pelantikan KPPS KPU Sleman Viral, Shinta Catering yang Dituduh Jadi Penyedia Konsumsi Buka Suara

Kata dia, setiap wilayah di Indonesia memang memiliki jumlah anggaran yang berbeda-beda. Sehingga, pada pelantikan lalu, ada wilayah yang anggota KPPS-nya mendapat uang transport dan ada yang tidak.