TKN Jelaskan Rencana Badan Penerimaan Negara ala Gibran untuk Kejar PDB 23 Persen

Gibran dalam menyampaikan visi-misi di debat Cawapres 2024 (sumber: YouTube KPU RI)

JawaPos.com - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menjelaskan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2 dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah Presiden guna meningkatkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

Penjelasan Drajad sekaligus membantah pertanyaan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam sesi debat terkait bagaimana pasangan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak hingga 23 persen. Ia menegaskan, pernyataan Mahfud salah besar, bahwa angka 23 persen dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23 persen adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu apa yang dipertanyakan Mahfud dinilai Drajad salah kaprah.

Baca Juga: Tingkatkan Produksi Migas Butuh Investasi Hulu dan Reformasi Kebijakan

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23 persen dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa, dan pak Mahfud menyampaikan pesimisme angka itu bisa dicapai," kata Drajad dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12).

"Jadi yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi ditambah penerimaan dari cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya seperti hibah," imbuhnya.

Politikus PAN menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8 persen. Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Kamboja, Thailand dan Vietnam. Di mana ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18 persen. Di antara negara tetangga, hanya Malaysia yang rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1 persen.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kita ambil," jelas Drajad.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23 persen itu tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU. Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23 persen, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

Selain itu, salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi. Menurutnya, ada regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah, negara bisa menghasilkan pendapatan hingga lebih dari Rp 100 triliun.

"Contohnya adalah kasus-kasus pajak dan hukum lain yang sudah inkracht dan masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya. Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan perubahan satu peraturan, dana sebesar Rp116,4 triliun bisa dimanfaatkan. Lebih besar dari Rp104 triliun yang pernah saya sebut sebelumnya," pungkas Drajad.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TKN Jelaskan Rencana Badan Penerimaan Negara ala Gibran untuk Kejar PDB 23 Persen

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

TKN Jelaskan Rencana Badan Penerimaan Negara ala Gibran untuk Kejar PDB 23 Persen

Tags

Artikel Terkait

Wapres Gibran Bicara soal Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus: Proses Hukum Harus Jujur dan Terbuka

Dapat Dukungan dari Wapres Gibran, Pandji Pragiwaksono: Jadi Contoh dalam Menangkap Joke

Beredar Lagu Hoaks dari Slank Menghantam Wapres Gibran Rakabuming Raka

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com