Tingkatkan Produksi Migas Butuh Investasi Hulu dan Reformasi Kebijakan

DAYA DUKUNG: Foto udara Sumut East Pondok Aren (EPN)-001 di Kabupaten Bekasi (25/12).

Indonesia Bisa Tiru Brasil, Meksiko, dan Malaysia

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) memastikan telah melakukan seluruh prosedur yang berlaku. Hal itu menyusul adanya respons beragam dari warga sekitar usai penemuan dua ladang migas di Bekasi dan Indramayu.

Senior Manager Relations Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina Agus Suprijanto menuturkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar ladang migas. "Pastinya komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat terdekat dan pemerintah desa menjadi hal penting yang sudah kami lakukan," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (28/12).

Bantuan pun telah diberikan kepada warga. Agus menyebut sifat bantuan itu merupakan bantuan komunal untuk masyarakat, khususnya yang paling dekat dengan kegiatan eksplorasi migas.

"Seperti kegiatan bantuan sembako yang akan dilakukan Pertamina EP bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk bisa membangun kepedulian ke masyarakat sekitar area operasi. Ada 400 paket bantuan sembako untuk dua desa (Sukawijaya dan Sukabakti) di Kecamatan Tambelang," tuturnya.

Agus menambahkan, perizinan lingkungan dan pembebasan lahan sudah dilakukan sesuai prosedur dan mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan. "Termasuk pihak pengawas Kementerian ESDM, yaitu SKK Migas," katanya.

Sementara itu, pengamat energi/Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai tantangan pemerintah untuk mencapai target produksi minyak bumi sebesar 1 juta BOPD dan gas bumi sebesar 12.000 MMSCFD pada 2030 semakin berat. Pasalnya, produksi migas nasional terus menurun.

"Berdasar data, selama periode 2010–2022, produksi migas nasional tercatat mengalami penurunan rata-rata 3,28 persen per tahun untuk minyak dan 3,36 persen per tahun untuk gas," ujarnya kepada Jawa Pos.

Komaidi menuturkan, kinerja produksi migas masih mengandalkan produksi dari lapangan yang telah berproduksi sebelumnya (existing). Sekitar 70 persen sudah masuk kategori mature. "Profil dan kinerja produksi migas itu juga terbentuk dari pola investasi hulu migas nasional yang hampir dua dekade terakhir ini porsi terbesarnya adalah untuk pemeliharaan produksi," jelasnya.

Selama periode 2015–2023, porsi terbesar dari investasi hulu migas nasional rata-rata adalah untuk produksi (71,06 persen) dan pengembangan (15,4 persen). Sedangkan porsi investasi untuk kegiatan eksplorasi pada periode yang sama hanya berkisar 5–6 persen.

Komaidi menekankan, untuk meningkatkan produksi migas nasional secara signifikan, investasi skala besar mutlak diperlukan. Investasi itu dialokasikan untuk pengembangan lapangan-lapangan baru sebagai hasil eksplorasi masif atau melalui kegiatan peningkatan produksi tahap lanjut (enhanced oil recovery) skala besar. SKK Migas memperkirakan, setidaknya diperlukan investasi USD 186 miliar selama periode 2021–2030.

Reformasi fundamental sektor hulu migas nasional harus dimulai dengan penyelesaian revisi UU Migas. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak. Tujuannya, memberi kepastian hukum yang lebih baik untuk menarik investasi hulu migas skala besar.

Dia mencontohkan Brasil, Meksiko, dan Malaysia yang tergolong progresif dan berhasil melakukan reformasi kebijakan hulu migas lewat undang-undang migasnya. Melalui perubahan kebijakan yang dipayungi undang-undang, ketiganya berhasil meremajakan lapangan-lapangan migas. Hasil akhirnya adalah peningkatan produksi migas nasional.

Komaidi melanjutkan, pengelolaan hulu migas nasional perlu belajar dan mengambil hal-hal positif dari reformasi kebijakan hulu migas yang dijalankan negara-negara itu. ’’Sebab, jika terus mempertahankan pola business as usual sebagaimana yang berjalan selama ini, target produksi minyak bumi sebesar 1 juta BOPD dan gas bumi sebesar 12.000 MMSCFD pada 2030 akan semakin tidak realistis,’’ katanya. (dee/c18/oni)