Kepala BP2MI Curhat ke Wapres Ma'ruf Amin soal Minimnya Anggaran untuk Kepentingan PMI dan Calon PMI

JawaPos.com - Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan segala persoalan yang dihadapi PMI kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satunya anggaran yang minim untuk kepentingan PMI dan calon PMI.

Keresahan ini diutarakan Benny di acara perayaan Migrants Day 2023, Senin (18/12).

"Saya sering guyon, negara ini kok pelit amat sama pekerja migran Indonesia. Mungkin lebih bermanfaat undang-undang tersebut perintahnya dilaksanakan kepada pekerja migran Indonesia, lebih jelas pekerja migran Indonesia menyumbangkan devisa daripada penganggaran yang dikorupsi oleh para koruptor-koruptor yang masih ada di negara ini," ujar Benny dalam keterangan tertulisnya.

Untuk diketahui, PMI menghasilkan devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp 159,6 triliun setiap tahunnya. Jumlah ini adalah yang terbesar kedua setelah devisa dari migas.

Benny juga menyampaikan harapan lainnya pekerja migran kepada Ma'ruf Amin, yakni adanya dana abadi bagi PMI. Hal ini perlu dilakukan, kata Benny demi pelindungan PMI yang menyeluruh.

"Sekiranya negara bisa mengalokasikan dana abadi bagi pekerja migran Indonesia. Mereka boleh bekerja di luar negeri, tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan yang terputus terhadap anak-anak pekerja migran Indonesia," tuturnya.

"Kami berharap negara memberikan perlakuan yang lebih baik kepada para pekerja migran Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden, bapak-ibu yang terhormat, para tamu undangan yang kami muliakan. Insyaallah pekerja migran Indonesia adalah suara untuk Indonesia, karena kami selalu mengatakan 'Kami tetap Indonesia'," papar Benny.

Sementara itu, Ma'ruf Amin mengaku senang bisa berada di tengah-tengah PMI untuk merayakan Migrants Day 2023.

"Hari ini saya merasa happy bisa merasakan kehangatan dan keakraban berada di tengah tengah saudara-saudara sekalian. Semoga PMI dapat terus berkontribusi membangun bangsa juga meraih kemajuan dan kebahagian," ujarnya.

Ma'ruf menegaskan, PMI wajib mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah.

"Menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan proses persiapan sebelum berangkat pelatihan dan penempatannya dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.