Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Galang Literasi Politik Bersama Penyandang Disabilitas

JawaPos.com - Dalam rangka pengembangan literasi politik masyarakat, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Literasi Politik melalui Forum Disabilitas yang dilaksanakan Hotel Orchad Jayakarta, Kota Jakarta Pusat.

Peserta pengembangan literasi politik melalui forum disabiltas yang hadir lebih kurang berjumlah 100 penyandang disabilitas sensorik yang berasal dari komunitas Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.

Plh. Direktur Politik Dalam Negeri, Rahmat Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima mengatakan, Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Disabiltas ini dilaksanakan sebagai upaya serta komitmen Direktorat Poldagri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri dalam melaksanakan ketentuan pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kami penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibiltas pemenuhan hak-hak politiknya melalui pendidikan politik, sebagaimana amanat pasal 13 huruf h UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disablitas,” ujar Rahmat.

Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Direktur Organisasi Kemasyarakatan Risnandar Mahiwa dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kehadiran semua peserta yang telah memenuhi undangan, mengingat padatnya jadwal kegiatan para peserta yang ada.

Risnandar Mahiwa menyoroti pentingnya pertemuan ini sebagai wadah untuk memberikan saran dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait isu-isu yang mungkin belum tersentuh oleh kebijakan saat ini, terutama terkait teman-teman disabilitas.

Dalam konteks Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan datang sebagai tahun transisi, Risnandar Mahiwa menguraikan sejumlah tantangan demokrasi yang akan dihadapi, termasuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPD, serta Kepala Daerah.

“Pentingnya menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan dengan sistem politik untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tahun 2024 adalah tahun transisi demokrasi, kami berharap ini berjalan baik dan bisa menjadi dasar untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 sesuai dengan harapan para pendiri bangsa,” tandas Risnandar.

Selanjutnya, Risnandar mengingatkan kepada para peserta yang hadir agar dalam berorganisasi apabila ada masalah di internal dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tanpa menciptakan organisasi tandingan yang dapat merumitkan regulasi.

“Saya berharap bahwa kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan pada pertemuan ini dapat menjadi contoh positif untuk seluruh Ormas di Indonesia, terutama dalam menghadapi permasalahan internal”. tambahnya.

Kemudian dalam konteks keterlibatan teman-teman disabilitas, Risnandar Mahiwa menggarisbawahi kebutuhan akan fasilitasi dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang.

“Tugas pemerintah diberikan wewenang dan tanggungjawab terkait tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan demokrasi Indonesia,” tutup Risnandar.