Gaji Dewas KPK Capai Ratusan Juta, MAKI: Asal Kinerja Bagus Tak Apa

JawaPos.com - Masyarakat Antkorupsi Indonesia (MAKI) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja lebih optimal. Dorongan ini seiring dengan besaran gaji yang telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK.

Merujuk Perpres 61/2020, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bisa membawa gaji tiap bulannya sebesar Rp 104.620.500. Sementara itu, anggota Dewas KPK yakni, Artidjo Alkostar, Syamsuddin Haris, Albertina Ho dan Harjono tiap bulannya masing-masing membawa pulang gaji senilai Rp 97.796.250.

"Prinsipnya saya tidak keberatan dengan gaji tersebut, asalkan disertai dengan kinerja bagus, dan bisa memperkuat kembali KPK," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dikonfirmasi, Kamis (7/5).

Dewas KPK diketahui merupakan struktural baru di KPK setelah adanya revisi UU KPK. Kehadiran Dewas sempat menjadi perdebatan ditengah masyarakat.

Boyamin menduga besaran gaji Dewas KPK jauh dari pimpinan KPK. Namun, dia meminta jajaran Dewas harus mampu mengontrol kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Gaji Ketua KPK kesuluruhan termasuk asuransi sekitar Rp 120 juta. Jadi Ketua Dewas KPK masih dibawah Ketua KPK," beber Boyamin.

Sedangkan, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris enggan menanggapi permintaan masyarakat tersebut yang menyoroti besaran gaji dalam Perpres. "Maaf nggak ada tanggapan," cetus Syamsuddin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Perpres 61/2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Perpres ini mengatur besaran gaji Dewas KPK.

"Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK," demikian bunyi kutipan pertimbangan Jokowi dalam Perpres tersebut, Rabu (6/5).

Adapun rincian gaji Ketua Dewas KPK tiap bulan diantaranya, gaji pokok sebesar Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000, tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Sementara itu, rincian Anggota Dewas KPK meliputi gaji pokok Rp 4.620.000, tunjangan jabatan Rp 5.500.000, tunjangan kehormatan Rp2.314.000, tunjangan perumahan Rp34.900.000, tunjangan transportasi Rp27.330.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp16.325.000 serta tunjangan hari tua Rp6.807.250.

Jika Ketua atau anggota Dewan Pengawas yang menjadi tersangka suatu tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, diberikan penghasilan sebesar 75 persen dari penghasilannya tiap bulan.

Selain itu, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jaminan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Jaminan keamanan itu diberikan kepada anggota keluarga Ketua dan Anggota Dewas KPK.

"Tindakan pengawalan termasuk terhadap suami/istri dan anak serta perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan yang dikendarainya," bunyi Pasal 13.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q