<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Screenshot_2026-01-14-08-16-30-934_comandroidchrome-edit-3136303606.jpg" alt="Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, istri tersangka kasus K3 Kemnaker. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, istri tersangka kasus K3 Kemnaker. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada Auditor Ahli Pratama KPK, Fani Febriany, setelah dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagai insan KPK. Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan pimpinan KPK.</p> <p>Fani merupakan istri dari Miki Mahfud, tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Miki Mahfud tercatat sebagai pihak dari PT KEM Indonesia.</p> <p>Ketua Dewas KPK, Gusrizal menyatakan bahwa Fani terbukti melanggar nilai profesionalisme insan KPK, khususnya terkait larangan merangkap jabatan sebagai direktur pada sebuah perseroan.</p> <p>&ldquo;Majelis menyatakan Terperiksa Fani Febriany terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berupa pelanggaran nilai profesionalisme,&rdquo; kata Gusrizal saat membacakan putusan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (13/1).</p> <p>Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Etik Dewas KPK yang diketuai Gusrizal, dengan anggota Benny Mamoto dan Sumpeno. Majelis menjatuhkan sanksi berupa permintaan maaf terbuka yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan langsung di hadapan pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian KPK.</p> <p>Selain itu, rekaman permintaan maaf tersebut akan diunggah di media internal KPK yang hanya dapat diakses oleh insan KPK selama 40 hari kerja.</p> <p>Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penanganan pelanggaran etik di lingkungan KPK dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya, putusan etik terhadap Fani disampaikan kepada publik sebagai bentuk profesionalisme lembaga.</p> <p>&ldquo;Yang terpenting adalah bagaimana setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan dan menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,&rdquo; tegas Budi.</p> <p>Sebagai informasi, kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025. Perkara tersebut turut menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.</p> <p>Selain itu, 10 pihak lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenaker serta pihak swasta dari PT KEM Indonesia.</p> <p>Seluruh perkara dalam kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan pada Senin, 19 Januari 2026. (*)</p>

Dewas KPK sanksi berat auditor internal terbukti melanggar etik. Istri tersangka kasus K3 Kemenaker wajib minta maaf terbuka

Dewas KPK Sanksi Berat Auditor Internal yang Terbukti Melanggar Etik, Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/OuWtTJh51Z18wKdH34svhJjRHsYyLoVdt1pKI1u3-226395321.jpg" alt="Ilustrasi pesawat Saudia Airlines mengangkut jemaah haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat Saudia Airlines mengangkut jemaah haji.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji berujung pada pelaporan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Semangat Advokasi Indonesia (SAI) meminta agar dilakukan gelar perkara ulang dalam penanganan dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.</p> <p>Permintaan tersebut diajukan untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).</p> <p>Direktur Eksekutif SAI, Ali Yusuf, mengatakan permintaan gelar perkara ulang itu telah disampaikan secara resmi kepada Dewas KPK melalui surat tertanggal 29 Desember 2025.</p> <p>&ldquo;Surat yang disampaikan 29 Desember 2025 isinya meminta Dewas KPK melakukan gelar perkara ulang untuk menghitung kerugian negara bersama PIHK,&rdquo; kata Ali Yusuf di Gedung Dewas KPK, Jakarta, Rabu (7/1).</p> <p>Ali menegaskan, selama ini tidak ada penggunaan uang negara dalam pemberangkatan jamaah haji melalui PIHK, baik yang menggunakan kuota nasional maupun kuota tambahan. Menurutnya, seluruh pembiayaan ditanggung langsung oleh jamaah.</p> <p>Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin berangkat haji lebih cepat memilih menggunakan jasa PIHK karena memperoleh fasilitas eksklusif dan tidak perlu menunggu antrean panjang.</p> <p>&ldquo;Jadi jamaah membayar jasa kepada PIHK atas fasilitas eksklusif yang diterimanya, termasuk berangkat tanpa antrean panjang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ali menyebutkan, permintaan gelar perkara ulang tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satunya merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.</p> <p>Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.</p> <p>&ldquo;SAI menilai KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikannya terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan tidak menjalankan amanat Pasal 5 UU KPK itu sendiri,&rdquo; ucap Ali.</p> <p>Meski demikian, Ali mengapresiasi langkah Dewas KPK yang telah memberikan informasi bahwa surat permohonan gelar perkara ulang tersebut masih dalam tahap telaah.</p> <p>&ldquo;SAI memberikan apresiasi kepada Dewas KPK yang telah melakukan telaah terhadap permintaan gelar perkara ulang,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Ia menilai respons Dewas KPK tersebut menunjukkan adanya proses yang berjalan, mengingat surat permohonan baru dikirimkan pada akhir Desember 2025.</p> <p>Ali menegaskan, permintaan gelar perkara ulang ini merupakan bentuk kepedulian SAI terhadap kepentingan masyarakat haji dan umrah, sekaligus dorongan agar penegakan hukum berjalan secara objektif.</p> <p>&ldquo;Permintaan ini bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk mencari kepastian hukum sesuai amanat Undang-Undang KPK,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Tak dipungkiri, pengusutan dugaan korupsi kuota haji hingga kini masih dalam tanda tanya besar, sebab KPK belum juga menetapkan tersangka dalam kasus rasuah tersebut.</p> <p>Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah anggapan bahwa lima pimpinan lembaga antirasuah terbelah dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Setyo menegaskan, seluruh pimpinan KPK solid dalam proses pengusutan perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Ya itu kan informasi (pimpinan KPK terbelah), prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah. Sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyidikan, semuanya satu suara,&rdquo; ucap Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/1).</p> <p>Setyo menjelaskan, belum diumumkannya penetapan tersangka bukan disebabkan oleh perbedaan sikap pimpinan, melainkan karena masih ada tahapan yang harus dipastikan terpenuhi.</p> <p>&ldquo;Tetapi ada hal-hal yang ingin memastikan bahwa segala sesuatunya itu secara pembuktian, secara pemeriksaan, itu semuanya sudah memang memenuhi syarat,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex, serta pemilik travel Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.</p> <p>Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.</p> <p>Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus.</p> <p>Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah.</p> <p>Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut.</p> <p>Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Laporan dugaan korupsi kuota haji 2024 ke Dewas KPK minta gelar perkara ulang. SAI dorong kepastian hukum dan transparansi.

Pengusutan Dugaan Korupsi Kuota Haji Dilaporkan ke Dewas KPK, Diminta Gelar Perkara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292-558977678.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengingatkan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak untuk tidak melakukan pertemuan dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, meski berstatus sebagai saksi. Hal ini setelah Johanis Tanak berada dalam satu acara dengan seorang saksi Direktur Utama Dana Pensiun Bank BRI, Ngatari.</p> <p>Diketahui, Johanis Tanak menghadiri acara pencegahan korupsi di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Sebab, sehari sebelum acara tersebut, pada Senin (6/10), Ngatari diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC.</p> <p>"Seharusnya tidak boleh ketemu dengan orang yang sedang proses tindak pidana korupsi," kata Ketua Dewas KPK Gusrizal dikonfirmasi, Selasa (14/10).</p> <p>Gusrizal mengingatkan terdapat sanksi etik maupun pidana bagi setiap insan KPK, yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku.</p> <p>"Ada sanksi pidananya maupun kode etik," tegasnya.</p> <p>Pimpinan Dewas KPK berlatar belakang Hakim itu mengingatkan, seorang saksi perkara korupsi bisa saja menjadi tersangka hingga terdakwa. Karena itu, Pimpinan KPK seharusnya memahami batasan-batasn tersebut.</p> <p>"Tetap harus hati-hati juga, karena bisa aja saksi tersebut menjadi terdakwa," ucapnya.</p> <p>Meski demikian, Dewas KPK belum memutuskan lebih lanjut terkait dugaan pertemuan Johanis Tanak tersebut. Gusrizal menyatakan, pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu soal dugaan pelanggaran etik tersebut.</p> <p>"Akan kami bicarakan dengan Dewas yang lain tentang hal ini," imbuhnya.</p> <p>Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024.</p> <p>Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Johanis berada pada satu acara yang sama dengan Ngatari. Namun, Johanis mengklaim tidak ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut.</p> <p>"Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK," klaim Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10).</p> <p class="class-paragraph">Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.</p> <p>Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya.</p> <p>Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya.</p> <p>"Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan," pungkasnya.</p>

Dewas KPK mengingatkan Johanis Tanak untuk tidak bertemu pihak berperkara meski berstatus saksi, sanksi etik dan pidana menanti.

Johanis Tanak Diingatkan Tak Temui Pihak Berperkara, Dewas KPK: Ada Sanksi Pidana dan Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/1000486985-297325093.jpg" alt="Gusrizal resmi dilantik sebagai Ketua Dewas KPK periode 2024-2029. (ist)" width="100%">
<figcaption>Gusrizal resmi dilantik sebagai Ketua Dewas KPK periode 2024-2029. (ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto telah menyaksikan pelantikan lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo secara resmi melantik Gusrizal sebagai Ketua Dewas KPK. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 161 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing, satu, Gusrizal sebagai ketua merangkap anggota," demikian bunyi Keppres Nomor 161 P Tahun 2024 yang dibacakan dalam upacara pengucapan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015427839/daftar-stimulus-dan-insentif-yang-diberikan-pemerintah-di-tengah-kenaikan-ppn-12-persen">Daftar Stimulus dan Insentif yang Diberikan Pemerintah di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal dilantik bersama empat Anggota Dewas KPK lainnya, mereka yakni Benny Jozua Mamoto, Wisnu Baroto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengangkatan Gusrizal sebagai Ketua Dewas KPK itu berdasarkan Keppres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Gusrizal juga merupakan mertua dari komika Kiky Saputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal selama ini berkarier sebagai hakim. Gusrizal sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia menikah dengan Fahimah Basyir dan memiliki anak yang salah satunya bernama Muhammad Khairi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putranya ini yang kemudian menikah dengan Kiky Saputri pada Januari 2023. Sejak saat itu, Gusrizal dikenal publik sebagai mertua dari komika asal Garut, Jawa Barat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam riwayat pendidikannya, Gusrizal menempuh studi hingga jenjang tertinggi. Dia merupakan lulusan Universitas Padjajaran pada program Doktor Hukum Perdata. Dia meraih gelar doktoralnya tersebut pada 2013 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perjalanan karier Gusrizal sebagai hakim dimulai ketika dia menjadi calon hakim di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Setelah itu, dia ditempatkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari Aceh, Solok, Payakumbuh, Jambi, Bogor, Jakarta, hingga Banjarmasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai posisi strategis juga pernah diemban oleh Gusrizal selama menjadi hakim. Di antaranya adalah menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua tahun bertugas di Jakarta Pusat, pada 2018 Gusrizal dipindahkan ke kampung halamannya, Jambi, untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. Pada 2019, dia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal kembali dipindahtugaskan. Saat itu, dia menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 2021. Kemudian pada 2022, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin hingga saat ini. Kini, Gusrizal menjajaki karier baru sebagai Ketua Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Gusrizal dilantik bersama empat Anggota Dewas KPK lainnya, mereka yakni Benny Jozua Mamoto, Wisnu Baroto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Intip Kiprah Gusrizal, Mertua Kiky Saputri yang Resmi Dilantik jadi Ketua Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/1000486874-508399154.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 161P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan para pimpinan dan Dewas KPK baru. Mereka membacakan secara bersamaan sumpah jabatan dihadapan Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga," kata para Pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015427513/nawawi-pomolango-ngaku-sudah-beres-beres-jelang-purnatugas-sebagai-ketua-kpk">Nawawi Pomolango Ngaku Sudah Beres-beres Jelang Purnatugas Sebagai Ketua KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga bersumpah akan menjalankan tugas sebagai Pimpinan dan Dewas KPK sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945n serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia," ucap mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga berjanji akan bekerja dengan objektif, jujur, berani, adil, dan tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender dan golongan tertentu. Serta akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pimpinan dan Dewas KPK juga berjanji tidak akan menerima sesuatu apapun yang dapat memengaruhi tugasnya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh menjalani tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UU kepada saya," tegas mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Adapun, 5 Pimpinan KPK yang dilantik yakni:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Setyo Budianto (Ketua KPK)</div> <div dir="auto">2. Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">3. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">4. Ibnu Basuki Wifodo (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Sementara, 5 Dewas KPK yang dilantik di antaranya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Gusrizal (Ketua Dewas KPK)</div> <div dir="auto">2.&nbsp;Benny Jozua Mamoto (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">3. Wisnu Baroto (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">4. Sumpeno (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">5. Chisca Mirawati (Anggota Dewas KPK).</div> </div>

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Peresmian-Terowongan-Silaturahim-Dery-Ridwansah-5JPG-302514628.jpg" alt="ILUSTRASI: Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (16/12).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (16/12).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (16/12). Pelantikan terhadap Pimpinan dan Dewas KPK baru itu rencananya akan diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB.</p> <p dir="ltr">Pelantikan tersebut dipercepat, mengingat masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK periode 2019-2024 akan berakhir, pada 20 Desember 2024.</p> <p dir="ltr">Informasi pelantikan itu dibenarkan salah satu pimpinan KPK terpilih Fitroh Rohcahyanto. "Iya benar," kata Fitroh kepada wartawan, Senin (16/12).</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015426197/awali-dibunaken-kemenhut-mulai-terapkansistem-e-ticketing-untuk-masuk-ke-taman-nasional">Awali di&nbsp;Bunaken, Kemenhut Mulai Terapkan&nbsp;Sistem E-Ticketing untuk Masuk ke Taman Nasional</a></strong></p> <p dir="ltr">Meski demikian, Fitro memastikan serah terima jabatan di KPK akan digelar pada Jumat (20/12). Sesuai berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Dewas KPK 2019-2024.</p> <p dir="ltr">"Sertijab sesuai jadwal tanggal 20 Desember," ucap Fitroh.</p> <p dir="ltr">Pimpinan KPK terpilih lainnya, Johanis Tanak juga membenarkan rencana pelantikan tersebut. Menurutnya, pelantikan itu akan digelar pada siang nanti.</p> <p dir="ltr">"Iya jam 13.30 WIB," ucap Johanis.</p> <p dir="ltr">Pelantikan terhadap lima Pimpinan dan lima Dewas KPK itu digelar setelah DPR RI mengesahkan ke-10 orang tersebut sebagai Pimpinan dan Dewas KPK. Pemilihan itu setelah melalui rangakain proses mulai dari seleksi administrasi hingga tahapan fit and proper test di Komisi III DPR.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015426173/sempat-kabur-ke-sukabumi-polisi-tangkap-anak-bos-toko-roti-yang-aniaya-karyawan">Sempat Kabur ke Sukabumi, Polisi Tangkap Anak Bos Toko Roti yang Aniaya Karyawan</a></strong></p> <p dir="ltr">Jabatan Ketua KPK selama lima tahun ke depan akan diemban oleh Setyo Budiyanto, bersama empat Wakil Ketua KPK lainnya.</p> <p dir="ltr"><strong>Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:</strong></p> <p dir="ltr">1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)</p> <p dir="ltr">3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)</p> <p dir="ltr">4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)</p> <p dir="ltr">5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015426148/ini-4-zodiak-dengan-dinding-emosi-paling-kokoh-siapa-bisa-menembus-hatinya-dengan-tulus">Ini 4 Zodiak dengan Dinding Emosi Paling Kokoh, Siapa Bisa Menembus Hatinya dengan Tulus?</a></strong>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Sementara, 5 anggota Dewas KPK terpilih yang akan dilantik:</strong></p> <p dir="ltr">1. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)</p> <p dir="ltr">2. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)</p> <p dir="ltr">3. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)</p> <p dir="ltr">4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)</p> <p dir="ltr">5. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum).</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p>

Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Senin (16/12).

Siang Ini Presiden Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/28/JKT_Siding-Etik-3-Bos-Pungli-Rutan-KPK-_MIFTAHUL-HAYAT-07-147362799.jpeg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris (kanan), Albertina Ho (kiri)&nbsp;membacakan vonis putusan pelanggaran etik terhadap tiga bos pungutan liar ( pungli ) di rutan KPK di Kantor Dewan P</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024. Ketiga&nbsp;pimpinan itu di antaranya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri, eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Firli Bahuri dijatuhkan sanksi berat. Sanksi serupa juga berlaku bagi Lili. Sementara, Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan dari lima orang, tiga orang kena sanksi etik, dua orang sangsi berat, dan yang satu orang sangsi sedang,&rdquo; kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015415757/serahkan-18-ppm-ke-pemkab-tanjab-timur-petrochina-komit-dorong-kesejahteraan-masyarakat">Serahkan 18 PPM ke Pemkab Tanjab Timur, PetroChina Komit Dorong Kesejahteraan Masyarakat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menekankan, seharusnya Pimpinan KPK memberikan contoh teladan. Tetapi malah justru melanggar etik. &ldquo;Sengaja kami tampilkan, supaya jelas bahwa keteladanan memang kita perlu sekali di KPK," tegas Lili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disisi lain, Dewas KPK menerima laporan 188 dugaan pelanggaran etik, di dalamnya termasuk pengaduan terhadap pimpinan KPK selama lima tahun. Pengaduan tersebut paling banyak diterima pada 2023, yaitu sebanyak 65 laporan, termasuk soal pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Paling banyak ada di tahun 2023, yaitu 65 pengaduan, dan Dewan Pengawas menemukan sendiri satu yaitu yang rekan-rekan sudah tahu juga mengenai kasus rutan,&rdquo; ujar Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari laporan tersebut, Albertina menyebut pihaknya lantas menggelar sidang etik yang hasilnya ialah sebanyak 4 putusan menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015416344/google-year-in-search-2024-ungkap-masyarakat-indonesia-banyak-yang-cari-tahu-tentang-khodam-mayor-tedy-dan-maarten-paes-juga-trending">Google Year in Search 2024 Ungkap Masyarakat Indonesia Banyak yang Cari Tahu Tentang Khodam, Mayor Tedy dan Maarten Paes Juga Trending</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pada 2021, terdapat 7 putusan yang menyatakan pegawai KPK melanggar etik sementara pada 2022, sebanyaj 4 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, tercatat 2 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik pegawai KPK pada 2023 dan 5 putusan lainnya juga menyatakan pegawai KPK melanggar etik pada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jumlah semua yang mendapat sanksi itu ada 85 ya. Ini ada jumlahnya semuanya 85," pungkas Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dewas KPK menyatakan menjatuhkan sanksi terhadap tiga pimpinan KPK yang terbukti melanggar etik sepanjang periode 2019-2024.

Dewas KPK Ungkap 3 Pimpinan KPK 2019-2024 Langgar Kode Etik, Ada Firli Bahuri, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron

<div id=":1yx" class="ii gt"> <div id=":1yy" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/DPR-Setujui-5-Calon-Pimpinan-dan-Dewas-KPK-2024-2029-Dery-Ridwansah-7JPG-2612946631.jpg" alt="Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah yakni  Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua hadir</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI secara resmi mengesahkan calon pimpinan dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhdap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan proses serta hasil uji kepatutan dan kelayakan atau<em> fit and proper test</em> capim dan calon Dewas KPK. Menurutnya, uji kepatutan dan kelayakan digelar selama empat hari, pada 18-21 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 2.002 tentang KPK, telah melakukan pemilihan dan penetapan 5 pimpinan KPK dari 10 calon tersebut, sekaligus memilih satu dari lima orang pimpinan KPK terpilih sebagai Ketua KPK," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berdasarkan hasil voting, Komjen Setyo Budiyanto, terpilih sebagai Ketua KPK setelah mengantongi 45 suara.&nbsp;Setyo Budiyanto mengalahkan Johanis Tanak dengan dua suara, dan Fitroh Rohcahyanto meraih satu suara. Setyo mengantongi 46 suara untuk keterpilihan sebagai Pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh Rohcahyanto dan Johanis Tanak mendapat perolehan 48 suara untuk calon pimpinan. Lalu, Agus Joko Pramono 39 suara dan Ibnu Basuki Widodo 33 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam kesempatan ini Johanis Tanak tidak bisa hadir dalam pengesahan calon pimpinan KPK. Ia memastikan, Johanis Tanak tetap sah menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami informasikan Pak Johanis Tanak, saat ini <em>incumbent</em> sebagai pimpinan KPK, saat ini sedang menjalankan tugas dan menurut undang-undang beliau dimungkinkan untuk tidak hadir dan tetap sah terpilih sebagai wakil ketua," ujar Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, lima Dewas KPK terpilih periode 2024-2029 di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Benny dan Chisca sama-sama mendapatkan suara terbanyak, yakni 46 suara. Disusul Wisnu Baroto dengan perolehan 43 suara kemudian Gusrizal dan Sumpeno sama-sama meraih 40 suara.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan dan anggota DPR RI lebih kurang itulah tadi hasil kerja Komisi III melakukan <em>fit and proper test</em> terhadap calon pimpinan dan calon Dewas KPK," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan proses serta hasil uji kepatutan dan kelayakan.

DPR RI Resmi Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/kpk-1432673168.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang akan diselenggarakan, pada Senin (9/12). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang akan diselenggarakan, pada Senin (9/12). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang akan diselenggarakan, pada Senin (9/12) mendatang. Hakordia 2024 mengusung tema, 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tema ini relevan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang disampaikan usai pelantikan beliau di Gedung DPR-MPR beberapa waktu lalu. Presiden menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara Hakordia 2024 juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih periode 2024-2029. Acara akan diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015378254/hasto-bilang-partai-cokelat-dan-jokowi-intervensi-pilkada-serentak-sekjen-pasbata-jangan-menggiring-opini">Hasto Bilang Partai Cokelat dan Jokowi Intervensi Pilkada Serentak, Sekjen Pasbata: Jangan Menggiring Opini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak presiden dan kami juga sudah berkoordinasi dengan stafsus dari Kementerian Setneg, kehadiran presiden sedang dalam proses beberapa waktu ini akan diberi konfirmasinya," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian pimpinan dan Dewas terpilih rencananya akan di undang, sedang disiapkan dalam waktu dekat juga secara resmi yang akan dikirim," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015378234/desain-dan-ukuran-velg-ban-mobil-berpengaruh-pada-tingkat-konsumsi-bbm-ketahui-fakta-faktanya">Desain dan Ukuran Velg Ban Mobil Berpengaruh pada Tingkat Konsumsi BBM? Ketahui Fakta-Faktanya &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menyatakan, Hakordia 2024 ini juga selaras dengan urgensi penguatan komitmen kelembagaan antikorupsi, untuk menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan memberikan kebermanfaatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini juga sebagai salah satu tahapan dari jangka panjang menuju visi Indonesia emas, Indonesia maju, dengan prasyarat Indonesia yang bersih dari korupsi," pungkasnya.</div> </div>

KPK akan menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang akan diselenggarakan, pada Senin (9/12) mendatang.

KPK Undang Presiden Prabowo hingga Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih dalam Acara Hakordia 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingatkan-pelaporan-harta-kekayaan-kpk-pasang-spanduk-raksasa-e-lhkpn_m_199191.jpeg" alt="Ilustrasi imbauan laporan e-LHKPN, di kantor KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi imbauan laporan e-LHKPN, di kantor KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR telah memilih lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029. Hal ini setelah Komisi III DPR RI menggelar voting terhadap calon pimpinan dan Dewas KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima nama yang terpilih akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai Dewas KPK. Kelimanya akan dilantik sebagai pimpinan KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kelima Dewas KPK terpilih itu yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Salah satu yang terpilih yakni, mertua dari artis Kiky Saputri, Gusrizal.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka terpilih setelah mendapatkan suara terbanyak dalam voting Komisi III DPR RI.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Benny Jozua Mamoto mendapat perolehan 46 suara. Lalu, Chisca Mirawati memperoleh 46 suara dan Gusrizal 40 suara, Sumpeno 40 suara dan 43 suara diraih Wisnu Baroto.</div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Voting penentuan Pimpinan dan Dewas KPK dilakukan setelah Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Capim dan Dewas KPK, sejak Senin (18/11) hingga Kamis (21/11). Uji kelayakan dan kepatutan itu diikuti 10 capim dan 10 Dewas KPK.<br /> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Telah dihadiri dari 44 orang dari 47 orang, dari 8 fraksi," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Habiburokhman menjelaskan, peraih suara terbanyak nantinya akan menjadi Ketua Pimpinan KPK dan Ketua Dewas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah musyawarah, karena menyangkut orang per orang, maka kita gunakan suara terbanyak, untuk menghormati masing-masing anggota, jangan sampai ada anggota yang dibatasi," ucap Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015337616/komisi-iii-dpr-gelar-voting-tentukan-5-capim-dan-dewas-kpk-periode-2024-2029">Komisi III DPR Gelar Voting Tentukan 5 Capim dan Dewas KPK Periode 2024-2029</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, masing-masing anggota Komisi III DPR RI akan mencontreng nama-nama capim dan Dewas KPK periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilihannya nanti ada surat suara. Pelaksanaan surat suara dicontreng, dan dimasukan ke kotak suara, anggota Komisi III wajib memilih 5 capim dan 5 Calon Dewas," pungkas Habiburokhman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Adapun, kelima Dewas KPK terpilih itu yakni Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Gusrizal, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dewas KPK

Berita Terkini