Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 15 Juli 2023 | 04.49 WIB

AHY Sebut Selama 9 Tahun Prekonomian Era Jokowi Sangat Anjlok

‎Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik program Revolusi Mental yang dulu digagas Presiden Jokowi. AHY menyebut program tersebut gaungnya tak lagi terdengar. - Image

‎Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik program Revolusi Mental yang dulu digagas Presiden Jokowi. AHY menyebut program tersebut gaungnya tak lagi terdengar.

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi situasi prekonomian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sembilan tahun terakhir. AHY menyebut, meskipun ada capaian, tetapi sembilan tahun terakhir terjadi sejumlah kemandekan, bahkan kemunduran serius.

"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen, hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19," kata AHY dalam pidato politiknya yang disiarkan dalam sebuah tayangan video di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7) malam.

AHY menilai, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Bahkan, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Serta, kemiskinan dan pengangguran mengalami peningkatan.

AHY sangat menyesalkan, di tengah anjloknya kondisi prekonomian, justru nilai utang Indonesia meningkat, baik utang pemerintah maupun BUMN. Menurut AHY, tidak sepenuhnya lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi," papar AHY.

AHY juga menyoroti kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia tak memahami, di saat ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang negara tinggi, tetapi pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.

Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup serius. Menurut kami, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki," pungkas AHY.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore