Sebut Ada Pelanggaran Hukum dalam Pengelolaan Royalti di Dunia Digital, LMKN Surati Google hingga YouTube

JawaPos.com - Dharma Oratmangun selaku Ketua LMKN mengatakan, terdapat pelanggaran hukum atas pengelolaan royalti di ranah digital. Karena royalti digital masih dikuasai pihak tertentu sampai sekarang.

"Ada royalti di platform digital yang harus dibuka ke publik karena patut diduga terjadi pelanggaran hukum yang kasat mata, melanggar ketentuan perundang-undangan dan melanggar regulasi yang ada," kata Dharma.

Menurut dia, di dalam Peraturan Pemerintah maupun turunannya secara eksplisit menyatakan bahwa pengelolaan royalti dilakukan satu pintu melalui LMKN. Namun sampai sekarang, royalti untuk YouTube dan platform musik streaming tidak masuk ke rekening LMKN.

"Kami sudah menyurati Google, YouTube, dan kami sudah bertemu. Kami bilang, harus bayar royalti melalui LMKN, bukan melalui pihak lain. Dan ini jumlahnya ratusan miliar," tegas Dharma Oratmangun.
 
LMKN memastikan akan membongkar masalah ini lebih lanjut apabila ada pihak yang mencoba untuk tidak taat pada aturan yang berlaku. "Harus kita bongkar sampai ke akar-akarnya," tegasnya.

Sementara itu, Yessy Kurnaiwan selaku Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi LMKN menegaskan bahwa tidak ada ambiguitas dan perbedaan tafsir atas aturan hukum terkait masalah ini.

"Aturannya sudah jelas, royalti performing rights yang bersifat analog maupun digital harus melalui LMKN. Yang terpenting apa yang dikatakan Pak Dharma, ada aturan bahwa royalti harus masuk ke rekening LMKN yang semua orang bisa lihat. Jadi, tidak boleh kalau royalti masuk ke rekening dimana hanya sebagian orang yang bisa lihat," paparnya.