alexametrics

Menggerakkan Riset dengan Ideologi

Oleh OKKY MADASARI*
17 Oktober 2021, 07:12:58 WIB

PENGANGKATAN Megawati Soekarnoputri, presiden kelima RI dengan gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan, sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memunculkan pertanyaan: Mau dibawa ke mana riset dan inovasi Indonesia?

Semua orang tahu, Megawati tak punya latar belakang di bidang keilmuan, tak pernah melakukan penelitian, bahkan nyaris tak terdengar upayanya untuk memajukan riset dan inovasi melalui kebijakan. Bagaimana bisa Megawati menjadi ketua pengarah sebuah institusi yang merupakan peleburan dari empat lembaga; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)?

Sudah sewajarnya muncul tudingan bahwa penunjukan ini politis semata. Politis artinya, posisi Megawati memang cara untuk mengamankan kepentingan politik sebagai bagian kontrol produksi pengetahuan dan ilmuwan-ilmuwan, khususnya yang berada di dalam naungan BRIN. Politis juga bisa diartikan bahwa penunjukan ini sebenarnya tak memiliki arti apa-apa selain sekadar untuk memberikan jabatan dan kehormatan pada ketua umum partai penguasa.

Tapi, kemudian muncul suara-suara pembelaan yang mengatakan bahwa penunjukan Megawati ini merupakan upaya untuk mengarahkan agar riset dan inovasi tetap berpedoman pada ideologi Pancasila. Kata para pembela penunjukan Megawati, riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi. Tentu saja pernyataan ini langsung menjadi gunjingan dan bahan tertawaan.

Sebab publik tahu, ideologi dan Pancasila sudah terlalu sering menjadi lip service sekaligus senjata politik belaka. Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2018 yang juga menempatkan Megawati sebagai ketua dewan pengarah hingga sekarang pun masih terus dipertanyakan apa guna dan relevansinya. Alih-alih menunjukkan kontribusi, yang muncul ke publik adalah kontroversi.

Contohnya adalah ketika BPIP menggelar lomba karya tulis dengan tema yang seolah membenturkan Pancasila dengan Islam, antara lain soal hukum hormat bendera dalam Islam. Sebuah isu yang seharusnya sudah selesai dibahas dan tak lagi menjadi persoalan malah diusik lagi oleh BPIP. Walaupun kemudian lomba ini dibatalkan, tetap tak mengubah persepsi betapa dangkalnya pemahaman BPIP pada pemaknaan ideologi. Ditambah lagi fakta bahwa ideologi digunakan sebagai landasan untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Editor : Ilham Safutra




Close Ads