Cegah Korupsi, KPK Ajak Masyarakat Ikuti Empat Program Utama Kampanye Antikorupsi Selama 2026

JawaPos.com - Upaya pencegahan korupsi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disamping penindakan. Terkini, melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, lembaga antirasuah menyiapkan empat program utama kampanye antikorupsi selama 2026.

Empat program utama tersebut terdiri atas Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026, Program BenarBenar, serta Pariwara Antikorupsi 2026.

“Empat program ini akan berjalan berdampingan, menyasar kelompok masyarakat, dan menanamkan pesan ‘biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa,” kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (28/3).

Lebih lanjut Amir menjelaskan program JNBA akan menyasar 15 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan menghadirkan konsep pasar malam atau menghadirkan kehangatan ruang publik hingga belajar tanpa jarak.

“KPK melepaskan atribut birokrasi yang formal, dan menggantinya dengan ruang dialog terbuka di alun-alun kota,” katanya.

Ia juga mengatakan JNBA akan membawa isu sensitif seperti pertambangan emas tanpa izin dalam sebuah seminar.

Untuk ACFFEST 2026, dia menjelaskan program yang memasuki penyelenggaraan tahun ke-12 akan menghadirkan kompetisi film dalam berbagai kategori. Misalnya, ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar (SMP dan SMA), film pendek vertikal kementerian/lembaga, hingga kompetisi regional barat yang mengangkat isu sumber daya alam (SDA).

Selain kompetisi, dia mengatakan KPK menggelar penayangan hingga diskusi film antikorupsi di 12 provinsi.

Kemudian BenarBenar, dia menjelaskan program tersebut berupa teater musikal bertema integritas dan kompetisi stand up comedy bertajuk “Operasi Tangkap Tawa”.

“Dari sisi birokrasi, KPK tidak membiarkan pemerintah daerah berjalan sendirian. Melalui Pariwara Antikorupsi 2026, KPK bersama pemda memproduksi kampanye terkait pencegahan pungutan liar, suap, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas,” jelasnya.