Sanae Takaichi, “Iron Lady” Jepang yang Bisa Ubah Pajak Kripto di Negeri Sakura

Sanae Takaichi. (The Japan Times)

JawaPos.com – Jepang memiliki perdana menteri perempuan pertama dalam sejarahnya. Pada Sabtu (4/10), Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP) dan dijadwalkan dilantik sebagai perdana menteri dalam sidang parlemen luar biasa pada 15 Oktober mendatang.

Dikutip dari BeInCrypto, Senin (6/10), kebijakan ekonomi Takaichi yang propertumbuhan dan aktif secara fiskal berpotensi memengaruhi arah regulasi aset digital di Jepang, termasuk reformasi pajak kripto yang sudah lama ditunggu oleh industri.

Takaichi dikenal mengagumi sosok mendiang Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Julukan “Iron Lady” kini melekat padanya berkat reputasi tegas dan orientasi ekonominya yang agresif.

Lahir pada 1961, lulusan Universitas Kobe ini telah berpengalaman panjang di pemerintahan. Ia pernah tiga kali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, serta Menteri Keamanan Ekonomi. Selama era Shinzo Abe, Takaichi dikenal berperan besar dalam kebijakan ekonomi dan pertahanan.

Setelah terpilih sebagai ketua LDP, Takaichi langsung menyatakan tekadnya untuk bekerja keras membangkitkan ekonomi Jepang. “Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda penarik kereta. Saya akan meninggalkan konsep keseimbangan hidup dan kerja,” ujarnya.

Meski belum pernah menyampaikan pandangan spesifik tentang kripto, kebijakan fiskal longgar yang diusung Takaichi dapat membuka peluang reformasi pajak bagi industri aset digital. Hal ini kontras dengan sikap pendahulunya, Fumio Kishida, dan mantan PM Ishiba yang sempat menunjukkan dukungan pada teknologi Web3, tetapi enggan mereformasi pajak kripto secara konkret.

Takaichi juga berniat memperkuat kerja sama dengan partai oposisi seperti Japan Innovation Party dan Democratic Party for the People, dua partai yang selama ini mendukung pajak terpisah bagi aset kripto.

Pada Agustus 2025, Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah mengajukan proposal untuk tahun fiskal 2026, mencakup wacana pajak terpisah sebesar 20 persen (setara dengan pajak atas saham) serta kebijakan loss carryforward selama tiga tahun bagi investor kripto. Jika kerja sama politik ini terwujud, kebijakan tersebut bisa segera disahkan tahun depan.

Namun, arah kebijakan kripto Jepang masih bergantung pada kabinet baru Takaichi. Jika Menteri Keuangan Katsunobu Kato tetap dipertahankan, kebijakan cenderung berlanjut tanpa perubahan besar, sebab Kato sebelumnya minim perhatian terhadap isu aset digital.

Sementara itu, Menteri Digital Masaki Taira juga belum menyatakan sikap jelas mengenai kripto atau Web3. Meski demikian, kerja sama lintas partai tetap membuka ruang optimisme di kalangan pelaku industri.

Takaichi juga akan menghadapi ujian diplomatik penting di awal masa jabatannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Jepang pada 27 Oktober untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi pertama dengan Takaichi.

Trump sejak awal pemerintahannya dikenal pro-kripto. Ia bahkan mendorong pembentukan cadangan strategis Bitcoin nasional dan komite penasihat aset digital. Dengan pandangan propertumbuhan yang sama, keduanya diperkirakan akan membahas potensi kerja sama ekonomi, termasuk kebijakan terkait aset digital.

Namun, nilai konservatif Takaichi dapat membuatnya berhati-hati dalam menyelaraskan kebijakan dengan Trump, terutama soal deregulasi kripto dan kepemilikan Bitcoin oleh negara.

Meski membawa harapan baru bagi reformasi pajak, kebijakan ekspansif Takaichi juga memiliki risiko. Peningkatan belanja pemerintah bisa mempercepat inflasi dan mendorong Bank of Japan untuk memperketat kebijakan moneter. Langkah tersebut berpotensi menjadi hambatan bagi aset berisiko seperti kripto.