BPJS Kesehatan Sebut Penghapusan Program JKN Hoaks: Tetap Berjalan

JawaPos.com - BPJS Kesehatan menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar alias hoaks. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, program JKN tetap berjalan dan penyelenggaraannya memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Sementara itu, penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Selasa (27/10).

Baca Juga:Kemenkeu Suntik Tambahan Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan, Cair Oktober-November

"Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan," ujar Rizzky dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/11).

la menjelaskan, keberadaan BPJS Kesehatan merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, mengenai hak atas jaminan sosial dan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

"Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara khusus mengatur pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6, undang-undang tersebut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Dengan demikian, keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas," terang Rizzky.

Rizzky mengatakan, penyelenggaraan Program JKN tidak berdiri di atas kebijakan yang bersifat sementara.

Baca Juga: RS Mitra BPJS Bertambah, Akses Layanan Kesehatan Kian Terjangkau

Melainkan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.