Skandal Minyak Taiwan 2026: Produk Mengandung Zat Karsinogenik Beredar ke Jepang hingga AS, Negara-Negara Asia Waspada

JawaPos.com - Sejumlah negara di Asia meningkatkan pengawasan terhadap produk minyak asal Taiwan setelah terungkap kasus minyak salad kedelai yang mengandung benzo[a]pyrene (BaP), senyawa yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker apabila melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Produk yang diduga mengandung  zat tersebut ternyata telah diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru.

Kasus yang dikenal sebagai Skandal Minyak Zhonglian 2026 mencuat pada Juni 2026. Otoritas Taiwan menemukan minyak salad kedelai produksi Zhonglian Oils & Fats memiliki kandungan benzo[a]pyrene sebesar 8,1 mikrogram per kilogram, jauh di atas batas maksimum nasional Taiwan yang ditetapkan sebesar 2,0 mikrogram per kilogram.

Penyelidikan mengungkap adanya dugaan keterlambatan pelaporan dalam rantai distribusi. Berdasarkan laporan Media Taiwan, perusahaan hilir, Namchow Oils & Fats, disebut telah menemukan indikasi masalah sejak 13 Mei 2026, namun laporan resmi kepada otoritas baru disampaikan pada 30 Juni, atau sekitar 48 hari kemudian. Selama periode tersebut, produk berbahan minyak yang diduga tercemar masih beredar di pasaran.

Baca Juga:Vicky Shu Rela Berangkat dari Rumah Sakit demi Hadiri Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat

Dampak kasus ini terus meluas. Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 1.000 pelaku usaha di Taiwan dilaporkan terdampak, mulai dari industri pengolahan makanan, restoran, jaringan distribusi, hingga institusi seperti sekolah, rumah sakit, fasilitas militer, dan panti perawatan lansia.

Asosiasi Perlindungan Konsumen Taiwan mendesak pemerintah membuka secara transparan jalur distribusi, daftar perusahaan, serta produk yang terdampak. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi hak konsumen sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan pangan.

Kasus ini juga memicu polemik politik di Taiwan. Sejumlah partai oposisi menilai otoritas keamanan pangan belum cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik. Mereka meminta pemerintah memberikan pertanggungjawaban atas penanganan kasus tersebut.

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Taiwan Lai Ching-te menetapkan empat langkah utama, yakni menghentikan produksi, melakukan investigasi menyeluruh, menarik produk dari peredaran beserta produk turunannya, membuka informasi kepada publik, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pemerintah Taiwan kemudian menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang dianggap terlambat melapor maupun menyembunyikan informasi. Aparat penegak hukum juga melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengelolaan Keamanan dan Sanitasi Pangan, sementara proses investigasi masih terus berlangsung.