Tim Hukum Nadiem Soroti Putusan Banding Kasus Chromebook, Pertanyakan Uang Pengganti Rp 1,56 T

 


JawaPos.com – Tim hukum eks Menristek Nadiem Makarim mempertanyakan putusan banding kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Penasihat hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menilai putusan tersebut memperluas persoalan hukum hingga menyentuh korporasi teknologi global. “Yang menarik adalah ditambahnya kriminalisasi,” kata Dodi di PT DKI Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Dodi, salah satu poin yang menjadi perhatian pihaknya adalah pembebanan uang pengganti yang dikaitkan dengan total kerugian negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 atau sekitar Rp 1,56 triliun.

Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim menetapkan pembagian uang pengganti dengan porsi 35 persen dibebankan kepada Nadiem, 50 persen kepada Google, dan 15 persen kepada korporasi yang melakukan pengadaan Chromebook.

Dodi menyebut porsi 50 persen yang dikaitkan dengan Google nilainya mencapai lebih dari Rp 800 miliar. Menurut dia, putusan tersebut juga memuat perintah agar tindakan yang berkaitan dengan transaksi bisnis dan korporasi Google diperiksa penegak hukum.
“Google harus membayar 50 persen dari kerugian negara, itu sekitar Rp 800 miliar lebih,” ujarnya.

Dia meminta aparat penegak hukum mengevaluasi proses tersebut dengan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip due process of law. Dodi juga mengingatkan agar proses hukum tidak berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Mudah-mudahan penegakan hukum ini tidak menimbulkan musuh baru dalam pembangunan ekonomi kita,” tuturnya.
Dodi berharap proses hukum terhadap korporasi di bidang teknologi tetap mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan.

“Apalagi korporasi di bidang teknologi yang memiliki reputasi internasional,” lanjutnya.
Tim Hukum Siapkan Kasasi
Penasihat hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, juga mempertanyakan sejumlah pertimbangan dalam putusan banding.

Dia menyebut beberapa poin yang menurut pihaknya menguntungkan terdakwa dan muncul dalam persidangan tidak tercantum dalam putusan. “Beberapa poin penting yang menguntungkan terdakwa malah tidak masuk,” kata Ari.

Menurut Ari, majelis hakim tingkat banding lebih banyak mengulang pertimbangan yang telah disampaikan dalam putusan tingkat pertama.