Usai OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Sebut Pemkab Tulungagung dapat Skor Rendah soal Integritas

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

Hal itu disampaikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Langkah ini dinilai penting oleh KPK untuk mencegah terulangnya praktik korupsi di tingkat daerah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa instrumen pencegahan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), seharusnya dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga:Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Partai Gerindra Tak Akui Gatut Sunu sebagai Kader

Menurut dia, SPI penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemda.

“instrumen pencegahan seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi dan menekan potensi risiko korupsi sejak awal,” kata Budi Prasetyo, Selasa (14/4).

Menurut KPK, hasil SPI 2025 telah memberikan sinyal peringatan dini terhadap kondisi tata kelola di Pemkab Tulungagung. 

“Deteksi dini tersebut sebenarnya sudah terpotret dari hasil SPI 2025 Pemkab Tulungagung, yang memperoleh skor 71,62 dan masuk dalam kategori ‘rentan’,” ucap Budi.

Selain itu, posisi Pemkab Tulungagung juga tergolong rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

\Baca Juga: Pasca OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Angkut Belasan Pejabat Pemkab Tulungagung ke Jakarta

Ia menyebut, catatan ini juga menempatkan Pemkab Tulungagung di peringkat ke-35 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur.