Anak Buahnya jadi Tersangka Kasus Korupsi, Cak Imin Tunggu Proses Internal Partai terhadap Abdul Wahid

JawaPos.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons singkat terkait proses internal yang hendak ditetapkan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid usai menjadi tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengaku belum memutuskan akan seperti apa menyikapi masalah yang menjerat Abdul Wahid dan masih menunggu proses hukum yang masih berlanjut.

"Ya kita tunggu, kita lihat perkembangannya," ujarnya singkat di Kabupaten Kebumen, Jumat (7/11).

Cak Imin tak merespons lebih lanjut dan langsung meninggalkan lokasi acara usai berdialog dengan warga di Alun-alun Kebumen terkait dengan kemajuan UMKM.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid yang meminta “jatah preman” sebesar Rp 7 miliar dari kenaikan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan. 

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan penyelidikan hingga berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

Tanak memaparkan, praktik suap itu bermula pada Mei 2025 ketika Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau, Ferry Yunanda, menggelar pertemuan dengan enam Kepala UPT Wilayah I–VI di salah satu kafe di Pekanbaru. 

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas kesanggupan memberikan fee yang akan disetorkan kepada Abdul Wahid sebagai imbalan atas penambahan anggaran tahun 2025. 

“Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR PKPP,” kata Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).