Pakar Cyber Security Bilang Kasus Bjorka Ungkap Kerapuhan Investigasi Siber Indonesia

JawaPos.com - Penangkapan seorang pria yang diklaim aparat sebagai sosok di balik peretas atau hacker 'Bjorka' justru menimbulkan keraguan besar. Alih-alih menunjukkan keberhasilan, kasus ini memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola investigasi siber di Indonesia, terutama dalam menghadapi aktor peretas berlapis anonimitas.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menilai langkah aparat terlalu cepat dipublikasikan tanpa bukti forensik yang jelas. 

Padahal, identitas Bjorka dikenal sangat kompleks, menggunakan teknik enkripsi, forum gelap, dan jaringan perantara yang membuat atribusi tak bisa dilakukan secara sederhana.

“Investigasi siber tidak bisa tergesa-gesa. Tanpa pembuktian digital forensik yang kuat, klaim penangkapan hanya menimbulkan keraguan publik,” kata Pratama kepada JawaPos.com.

Sebelumnya, ia menegaskan, salah atribusi justru dapat merusak kredibilitas aparat dan memperkuat persepsi bahwa penegakan hukum lebih mementingkan pencitraan ketimbang akurasi teknis.

Kasus ini juga memperlihatkan minimnya kapasitas digital forensik di Indonesia. Sementara peretas global menggunakan teknik lanjutan seperti false flag atau jejak digital palsu untuk menyesatkan investigasi, aparat kerap kesulitan melacak pola aktivitas secara konsisten. Akibatnya, risiko salah target semakin besar.

Fakta di lapangan memperkuat keraguan itu. Aktivitas akun Bjorka di forum gelap maupun kanal Telegram tetap berlanjut meski aparat telah mengumumkan penangkapan. 

Hal ini menegaskan bahwa persona Bjorka kemungkinan tidak dijalankan satu orang, melainkan kolektif, sehingga mustahil dihentikan hanya dengan menangkap individu tunggal.

Di sisi lain, tekanan publik dan politik diduga ikut memengaruhi ritme investigasi. Pemerintah dituntut untuk segera menunjukkan hasil, apalagi setelah berbagai kebocoran data strategis menghebohkan masyarakat sejak 2022. 

Namun, langkah cepat tanpa bukti kuat justru memperburuk situasi, karena pelaku sebenarnya bisa semakin sulit dilacak.
Menurut Pratama, kasus Bjorka seharusnya menjadi momentum pembenahan tata kelola keamanan siber Indonesia. 

Dibutuhkan penguatan kapasitas teknis aparat, kolaborasi lintas lembaga, hingga adopsi teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis pola data secara lebih akurat. Tanpa itu, investigasi akan terus tertinggal dari kecepatan aktor peretas global.

“Jika tata kelola investigasi tidak diperbaiki, kasus seperti Bjorka akan terus berulang. Publik bisa kehilangan kepercayaan, sementara pelaku asli tetap bebas bergerak di ruang digital,” tandas Pratama.