Pemerintah Komitmen Kawal Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Pancasila

JawaPos.com–Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual di Universitas Pancasila, sampai korban mendapatkan keadilan.

”Proses hukum terhadap pelaku harus tetap berjalan sebagaimana mestinya, tanpa pandang bulu. Tugas negara adalah memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabilitas dalam penanganan laporan korban,” kata Wamen PPPA Veronica Tan seperti dilansir dari Antara, Jumat (23/5).

Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), kepolisian, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong proses hukum dan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku berinisial ETH, 72, yang masih berstatus terlapor.

Veronica Tan mengatakan, Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang harus ditegakkan. Tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus ini, termasuk pimpinan universitas.

”Kami ingin ada efek jera. Pelecehan seksual bukan kesalahan ringan, apalagi jika dilakukan oleh figur akademisi. Kampus harus menunjukkan ketegasan moral untuk tidak menoleransi pelaku, siapa pun dia,” ujar Veronica Tan.

”Kita harus kawal bersama. Ini bukan soal individu, ini soal sistem dan perlindungan terhadap generasi penerus bangsa. Semua kampus harus siap membangun sistem yang tidak hanya reaktif terhadap kasus, tapi juga preventif dan melindungi,” Tandas Wamen Veronica Tan.

Wamen PPPA pun mengajak semua perempuan serta seluruh masyarakat apabila mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan untuk berani mengungkap kasus yang terjadi. Masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan melalui call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dan WhatsApp 08111 129 129.