YLBHI Desak Buka Lagi Pengusutan Dugaan Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Kanjuruhan

JawaPos.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan, putusan kasasi perkara tragedi yang merenggut nyawa 135 orang tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru. Khususnya yang berkaitan dengan pengaburan fakta tragedi Kanjuruhan. Yaitu, hakim PN Surabaya menyebut penyebab kematian ratusan suporter adalah angin.

”Putusan MA ini menunjukkan bahwa jelas ada pertanggungjawaban kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah tribun,” jelas Isnur kepada Jawa Pos kemarin.

Pertanggungjawaban itu sekaligus menguatkan hubungan kausalitas dalam peristiwa mengerikan pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan yang mengakibatkan banyak korban luka selain 135 orang yang tewas.

Meski begitu, Isnur menyayangkan putusan MA yang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Mengingat, hukuman yang dijatuhkan kepada dua terdakwa polisi itu hanya 2 tahun dan 2,5 tahun penjara. Putusan tersebut dinilai sangat ringan jika dibandingkan dengan banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. ”Tentu ini sangat tidak adil bagi seluruh warga bangsa,” tegasnya.

Isnur berharap putusan MA itu bisa menjadi modal bagi Polri dan Komnas HAM untuk mengusut lebih jauh insiden Kanjuruhan. Khusus untuk Komnas HAM, Isnur mendorong adanya pengusutan pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. ”Jadi, ini (kasus Kanjuruhan, Red) harus dibuka lebih terang lagi,” tandasnya. (idr/syn/tyo/c14/fal)